OECD Apresiasi Reformasi OJK di Sektor Asuransi dan Dana Pensiun
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memberikan apresiasi atas reformasi yang dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor asuransi dan dana pensiun. Pernyataan itu disampaikan saat Fact-Finding Mission OECD di Jakarta, Senin, 8 Juni 2026, sebagai bagian dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD. OECD menilai langkah-langkah kebijakan ini memperkuat ketahanan sektor keuangan serta meningkatkan perlindungan konsumen.
Apresiasi OECD dan tujuan kunjungan
Head of Insurance and Pensions OECD, Pablo Antolín, menganggap Indonesia telah melakukan pembenahan penting pada regulasi dan pengawasan industri asuransi serta dana pensiun. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menilai kemajuan reformasi dan memberikan masukan teknis dalam proses aksesi.
Data kinerja sektor
OJK memaparkan sejumlah indikator kunci yang menunjukkan kondisi sektor. Tingkat Risk-Based Capital (RBC) tercatat tinggi, sedangkan ukuran aset dana pensiun menunjukkan pertumbuhan signifikan per April 2026.
| Kategori | Nilai |
|---|---|
| RBC Asuransi Jiwa | 476,11% |
| RBC Asuransi Umum | 311,74% |
| Aset Dana Pensiun | Rp410,14 triliun (April 2026) |
Langkah kebijakan OJK
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa kunjungan OECD menjadi momentum strategis untuk mempercepat harmonisasi praktik nasional dengan standar internasional. OJK juga sedang mengimplementasikan beberapa program reformasi struktural.
“Indonesia menyambut baik Fact-Finding Mission OECD sebagai bagian penting dari proses aksesi. Kami memandang proses ini menjadi kesempatan strategis untuk melakukan benchmarking praktik internasional terbaik serta mempercepat reformasi sektor keuangan Indonesia,”
Salah satu langkah yang ditekankan adalah implementasi Program Penjaminan Polis, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. OJK juga mendorong penerapan PSAK 117 yang mengadopsi IFRS 17 dan pengembangan kerangka solvabilitas berbasis risiko (New-RBC).
“Dalam revisi UU P2SK yang telah disetujui, kerangka resolusi dan likuidasi perusahaan asuransi semakin diperkuat. Hal ini menjadi bagian integral dari implementasi Program Penjaminan Polis oleh LPS,”
Dampak dan harapan ke depan
Menurut Pablo Antolín, ada sejumlah kekuatan yang terlihat, termasuk peningkatan inklusi keuangan, ekspansi asuransi mikro, serta penguatan kapasitas aktuaria. OJK juga memanfaatkan kecerdasan buatan dan teknologi digital untuk memperkuat fungsi pengawasan.
Dengan proses aksesi yang berjalan, pemerintah dan OJK berharap masukan OECD dapat memperkuat daya tahan sektor keuangan dan perlindungan konsumen dalam jangka panjang. Reformasi ini diharapkan tidak hanya memenuhi standar internasional, namun juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dan dana pensiun.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...