Bahlil: Skema Gross Split Hanya untuk Migas, Bukan Minerba
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan skema gross split hanya berlaku untuk sektor minyak dan gas (migas) dan tidak akan diterapkan pada sektor mineral dan batu bara (minerba). Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 8 Juni 2026, untuk meluruskan kabar yang beredar soal perubahan sistem bagi hasil di sektor tambang.
Klarifikasi soal penerapan gross split
Bahlil mengatakan aturan tentang gross split mengikuti regulasi yang selama ini mengatur industri hulu migas. Menurutnya, tidak ada perubahan pada mekanisme pembagian hasil di sektor minerba.
"Sesuai peraturan, yang menganut perhitungan gross split hanya sektor minyak dan gas (migas). Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali."
Apa itu gross split?
Gross split adalah skema kontrak bagi hasil di sektor migas dimana pembagian produksi ditetapkan di awal. Seluruh biaya operasional menjadi tanggung jawab kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), sehingga perhitungan bagi hasil berbeda dari skema cost recovery.
Dampak bagi pelaku usaha minerba
Pernyataan Menteri ditujukan untuk meredam kekhawatiran investor dan pelaku usaha tambang. Bahlil menegaskan perusahaan tambang yang sudah beroperasi tidak perlu mengubah perencanaan atau khawatir soal kepastian aturan.
"Kepada teman-teman pelaku usaha tambang saya menyatakan tidak ada perubahan aturan."
Dengan klarifikasi ini, pemerintah memastikan tidak ada gangguan terhadap iklim investasi di sektor minerba dan keberlanjutan usaha pertambangan yang telah berjalan.
Hilirisasi dan ketersediaan bahan baku
Selain menegaskan posisi kebijakan bagi hasil, Bahlil juga menyoroti upaya pemerintah menjaga kelangsungan program hilirisasi nasional. Pemerintah fokus pada ketersediaan bahan baku untuk smelter yang sudah beroperasi maupun yang sedang dikembangkan.
Pemerintah, kata Menteri, akan menyeimbangkan kapasitas produksi komoditas tambang dengan kebutuhan industri domestik. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) akan mempertimbangkan kebutuhan bahan baku untuk mendukung investasi hilirisasi.
Dengan penegasan ini, pengusaha pertambangan mendapat kepastian regulasi sementara pemerintah melanjutkan upaya mendukung nilai tambah industri tambang melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...