Nelayan Puger Keluhkan Sulitnya Dapatkan Solar Subsidi

JEMBER — Puluhan nelayan dari Puger, Jember, mendatangi ruang Fraksi DPRD pada Jumat siang, 29 Mei 2026, untuk mengadukan kesulitan mendapatkan solar subsidi dan rumitnya persyaratan administrasi melaut. Mereka meminta kemudahan akses BBM serta penyederhanaan dokumen agar aktivitas melaut tidak terhambat.

Aksi dan tuntutan nelayan

Puluhan nelayan memenuhi ruang rapat DPRD Jember dan bergantian menyampaikan keluhan kepada pimpinan dewan. Hadir menerima aspirasi antara lain Wakil Ketua DPRD Widarto, Ketua Komisi B Candra Ary Fianto, dan pejabat komisi terkait.

Mereka menegaskan kebutuhan mendesak akan solar subsidi karena bahan bakar itu menjadi syarat utama agar kapal bisa beroperasi di laut selatan.

Kendala barcode dan persyaratan administrasi

Salah satu persoalan utama adalah kewajiban memiliki barcode pembelian BBM subsidi. Menurut para nelayan, banyak nelayan kecil belum memilikinya sehingga sulit memperoleh solar.

Nelayan kecil kesulitan melaut karena belum semua punya barcode pembelian solar subsidi

Selain barcode, nelayan juga harus melengkapi beragam dokumen yang dianggap panjang dan membingungkan. Dokumen yang diminta antara lain:

• Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
• SIUP
• Nomor Induk Berusaha (NIB)
• NPWP
• Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan dan Kedatangan (STBLKK)
• dokumen kapal lainnya

Ketua Kelompok Nelayan Mutiara Laut Selatan, Mohamad Rian Hafiq Yuki, menyatakan harapan agar persyaratan lebih terjangkau bagi nelayan kecil.

Kami ingin di Puger itu lengkap

Dampak terhadap kehidupan nelayan

Nelayan menekankan bahwa solar bukan sekadar biaya operasional. Solar adalah penentu kemampuan melaut dan kelangsungan ekonomi keluarga pesisir. Tanpa akses BBM yang mudah, frekuensi melaut turun dan pendapatan keluarga terancam.

Para nelayan kecil mengaku lebih akrab dengan ombak daripada urusan administrasi. Oleh karena itu, beban dokumen menjadi hambatan nyata di lapangan.

Respon DPRD dan langkah lanjutan

Wakil Ketua DPRD Widarto menyatakan aspirasi perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait. Ia meminta agar administrasi dan perizinan difungsikan sebagai instrumen bantuan, bukan hambatan.

Nelayan jangan terus dibebani prosedur yang rumit. Persoalan administrasi harus dipermudah supaya mereka bisa fokus melaut

DPRD berjanji menyampaikan tuntutan ini ke pemerintahan daerah dan pihak terkait agar ada evaluasi tata kelola distribusi BBM subsidi dan penyederhanaan syarat administrasi untuk nelayan kecil.

Permasalahan akses solar dan administrasi ini bukan sekadar urusan teknis. Bagi masyarakat pesisir Puger, solusi yang cepat dan praktis berarti terjaganya mata pencaharian ribuan keluarga. Para nelayan menunggu tindak lanjut yang nyata dari pemerintah dalam waktu dekat.