Novita Hardini: Koordinasi Lintas Sektor Kunci Pengelolaan Pariwisata
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan pariwisata nasional dan meminta Kementerian Pariwisata memperkuat sinergi pusat-daerah.
KLATEN — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai koordinasi lintas sektor dalam tata kelola destinasi wisata masih lemah dan menghambat pengembangan pariwisata. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi VII di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan disampaikan dalam keterangan resmi Jumat, 29/5/2026.
Koordinasi lintas sektor masih lemah
Novita menyoroti minimnya komunikasi terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola destinasi. Menurutnya, kondisi tersebut memicu munculnya ego sektoral yang menghambat pemanfaatan potensi wisata secara optimal.
Dia menekankan bahwa masalah bukan hanya pada regulasi, melainkan pada implementasi dan hubungan antarlembaga yang belum berjalan sinergis. Tanpa koordinasi yang jelas, upaya meningkatkan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi akan terhambat.
"Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral,"
Peran Kementerian Pariwisata dan langkah ke depan
Novita menyarankan Kementerian Pariwisata tidak cukup hanya berfungsi sebagai regulator. Menurutnya, kementerian harus berperan sebagai penghubung strategis untuk membangun komunikasi efektif antarpemangku kepentingan.
Ia menyebutkan sejumlah bidang yang berkaitan erat dengan pariwisata dan membutuhkan sinergi, antara lain:
- infrastruktur
- ekonomi kreatif
- transportasi
- pemberdayaan masyarakat lokal
Dengan penguatan koordinasi, setiap pihak dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal. Novita menekankan pendekatan kolaboratif sebagai fondasi agar pengembangan pariwisata memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah.
"Jadi Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,"
Komisi VII, lanjut Novita, akan terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing destinasi wisata Indonesia. Tujuannya adalah memastikan pengembangan pariwisata berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk informasi lebih lanjut terkait rilis kegiatan, akses tautan publikasi resmi terkait kunjungan kerja.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Digitalisasi 2.574 Pasar Jatim Libatkan Talenta Muda lewat MJC
MJC diusulkan mendigitalisasi 2.574 pasar rakyat Jawa Timur dengan melibatkan talenta muda untuk pemasaran d...
Ony Setiawan: Tuban Harus Jadi Motor Ekonomi Pantura
Ony Setiawan mendorong Tuban dikembangkan sebagai motor ekonomi Pantura lewat penguatan industri, maritim, d...
PDI Perjuangan Surabaya Konsolidasi dan Kerja Kerakyatan Menuju 2029
PDI Perjuangan Surabaya prioritaskan konsolidasi organisasi dan kerja kerakyatan menjelang Pemilu 2029, buka...
Puan Dorong Perbaikan Distribusi untuk Atasi Kelangkaan BBM di Bali
Puan mendesak pemerintah dan Pertamina tambah pasokan serta perbaiki distribusi BBM ke SPBU di Bali untuk me...
Banyuwangi Gelar Operasi Katarak Gratis, 817 Warga Terdaftar
Pemkab Banyuwangi bersama PMI dan JFF menggelar operasi katarak gratis 13–18 Okt 2026; 817 daftar dan 400–45...
Hj Ansari Salurkan Alat Bantu Dengar untuk Nenek 100 Tahun
Hj. Ansari menyalurkan alat bantu dengar lewat Program ATENSI kepada Nenek Suidah (100) di Pamekasan, sebaga...