Novita Hardini: Koordinasi Lintas Sektor Kunci Pengelolaan Pariwisata
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan pariwisata nasional dan meminta Kementerian Pariwisata memperkuat sinergi pusat-daerah.
KLATEN — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai koordinasi lintas sektor dalam tata kelola destinasi wisata masih lemah dan menghambat pengembangan pariwisata. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi VII di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan disampaikan dalam keterangan resmi Jumat, 29/5/2026.
Koordinasi lintas sektor masih lemah
Novita menyoroti minimnya komunikasi terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola destinasi. Menurutnya, kondisi tersebut memicu munculnya ego sektoral yang menghambat pemanfaatan potensi wisata secara optimal.
Dia menekankan bahwa masalah bukan hanya pada regulasi, melainkan pada implementasi dan hubungan antarlembaga yang belum berjalan sinergis. Tanpa koordinasi yang jelas, upaya meningkatkan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi akan terhambat.
"Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral,"
Peran Kementerian Pariwisata dan langkah ke depan
Novita menyarankan Kementerian Pariwisata tidak cukup hanya berfungsi sebagai regulator. Menurutnya, kementerian harus berperan sebagai penghubung strategis untuk membangun komunikasi efektif antarpemangku kepentingan.
Ia menyebutkan sejumlah bidang yang berkaitan erat dengan pariwisata dan membutuhkan sinergi, antara lain:
- infrastruktur
- ekonomi kreatif
- transportasi
- pemberdayaan masyarakat lokal
Dengan penguatan koordinasi, setiap pihak dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal. Novita menekankan pendekatan kolaboratif sebagai fondasi agar pengembangan pariwisata memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah.
"Jadi Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,"
Komisi VII, lanjut Novita, akan terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing destinasi wisata Indonesia. Tujuannya adalah memastikan pengembangan pariwisata berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk informasi lebih lanjut terkait rilis kegiatan, akses tautan publikasi resmi terkait kunjungan kerja.
Berita Terkait
Topeng Kaliwungu Sambut Pengurus PDI Perjuangan Jatim di Lumajang
Tari Topeng Kaliwungu menyambut pengurus PDI Perjuangan Jatim di Pendopo Arya Wiraraja, Lumajang, sebelum ak...
DPRD Surabaya Ajak Warga Laporkan Sopir Wira-Wiri dan Suroboyo
Baktiono imbau warga laporkan sopir Wira-Wiri dan Suroboyo Bus ke DPRD; Dishub pasang tombol penilaian, CCTV...
Plt Ketua DPRD Magetan Serap Aspirasi Warga Panekan
Plt Ketua DPRD Magetan H. Suyatno menggelar reses di Panekan (11 Juni 2026) untuk menampung usulan perbaikan...
BUMDes Mekarsari Kembangkan Budidaya Melon Greenhouse di Ngawi
BUMDes Mekarsari di Ngawi panen melon premium dari greenhouse untuk ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi...
DPRD Jember Desak Penyelesaian Batas Jember–Banyuwangi
Tabroni mendorong penyelesaian batas Jember–Banyuwangi agar sengketa lahan tidak lagi membuat 150 hektare la...
Khamim: Sekda Kota Batu Harus Jaga Independensi Birokrasi
Khamim Tohari mengingatkan Sekda Kota Batu agar menjaga independensi, profesionalisme, dan kolaborasi demi p...