Novita Hardini: Koordinasi Lintas Sektor Kunci Pengelolaan Pariwisata
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan pariwisata nasional dan meminta Kementerian Pariwisata memperkuat sinergi pusat-daerah.
KLATEN — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai koordinasi lintas sektor dalam tata kelola destinasi wisata masih lemah dan menghambat pengembangan pariwisata. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi VII di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan disampaikan dalam keterangan resmi Jumat, 29/5/2026.
Koordinasi lintas sektor masih lemah
Novita menyoroti minimnya komunikasi terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola destinasi. Menurutnya, kondisi tersebut memicu munculnya ego sektoral yang menghambat pemanfaatan potensi wisata secara optimal.
Dia menekankan bahwa masalah bukan hanya pada regulasi, melainkan pada implementasi dan hubungan antarlembaga yang belum berjalan sinergis. Tanpa koordinasi yang jelas, upaya meningkatkan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi akan terhambat.
"Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral,"
Peran Kementerian Pariwisata dan langkah ke depan
Novita menyarankan Kementerian Pariwisata tidak cukup hanya berfungsi sebagai regulator. Menurutnya, kementerian harus berperan sebagai penghubung strategis untuk membangun komunikasi efektif antarpemangku kepentingan.
Ia menyebutkan sejumlah bidang yang berkaitan erat dengan pariwisata dan membutuhkan sinergi, antara lain:
- infrastruktur
- ekonomi kreatif
- transportasi
- pemberdayaan masyarakat lokal
Dengan penguatan koordinasi, setiap pihak dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal. Novita menekankan pendekatan kolaboratif sebagai fondasi agar pengembangan pariwisata memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah.
"Jadi Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,"
Komisi VII, lanjut Novita, akan terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing destinasi wisata Indonesia. Tujuannya adalah memastikan pengembangan pariwisata berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk informasi lebih lanjut terkait rilis kegiatan, akses tautan publikasi resmi terkait kunjungan kerja.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
PDI Perjuangan Gondang Kukuhkan Ranting dan Anak Ranting 2026–2031
PDI Perjuangan Gondang resmi kukuhkan pengurus Ranting dan Anak Ranting 2026-2031 di Taman Koi Rejosari seba...
Trenggalek Gandeng UB Kembangkan Konservasi Penyu di Pantai Kili-Kili
Pemkab Trenggalek dan Universitas Brawijaya bekerja sama mengembangkan konservasi penyu berbasis sains di Pa...
Kemarau Panjang, Distribusi Air Bersih Diperkuat di Ngawi
Bantuan air bersih didistribusikan ke Desa Kiyonten, Ngawi, 21 Agustus 2026, menyusul sumur yang mengering a...
Puan Desak Intervensi Cepat Atasi Karhutla Kalimantan
Puan Maharani minta intervensi cepat atasi Karhutla Kalimantan dan prioritaskan perlindungan warga serta duk...
Kekerasan Seksual Anak di Pamekasan: Tersangka Ayah Kandung Ditangkap
Anggota DPR Hj. Ansari mengecam dugaan kekerasan seksual anak di Pamekasan; tersangka ayah kandung ditangkap...
Pemulung 73 Tahun di Banyuwangi Berdiri Hormat Saat Penurunan Bendera
Seorang pemulung 73 tahun di Banyuwangi berhenti bekerja dan berdiri hormat saat penurunan bendera HUT ke-81...