Komisi IX Soroti Mutu Susu MBG: Gizi dan Rantai Dingin Jadi Prioritas
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta agar mutu produk susu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperketat. Pernyataan itu disampaikan Jumat, 11 September 2026, menyusul rekomendasi Badan Gizi Nasional (BGN) terkait jenis dan komposisi susu yang boleh digunakan dalam program.
BGN tetapkan kriteria produk susu
BGN merekomendasikan penggunaan susu hewani dalam bentuk pasteurisasi, Ultra High Temperature (UHT), dan susu steril full cream plain. Produk itu harus bebas tambahan gula, pengawet, perasa, maupun pewarna. Selain itu, BGN menetapkan beberapa persyaratan administratif dan komposisi.
- Kandungan susu segar minimal 80 persen
- Produk tidak mengandung tambahan gula, pengawet, perasa, atau pewarna
- Harus memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Mutu gizi lebih dari sekadar kenyang
Netty menegaskan MBG tidak boleh dinilai hanya dari kemampuan makanan membuat penerima merasa kenyang. Menurutnya, kualitas dan kandungan gizi harus menjadi fokus utama agar program benar-benar bermanfaat bagi anak dan kelompok rentan lainnya.
Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya dinilai dari kenyangnya penerima manfaat, tetapi juga harus memastikan kualitas dan kandungan gizinya. Karena itu, penggunaan produk yang benar-benar memberikan nilai gizi tentu harus menjadi perhatian utama
Pengawasan distribusi dan penyimpanan
Selain memilih produk sesuai standar, Netty mengingatkan pentingnya pengawasan saat penyimpanan dan distribusi. Ia menekankan perlunya penerapan cold chain untuk susu pasteurisasi agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga hingga sampai ke penerima manfaat.
Keamanan pangan harus berjalan bersama dengan pemenuhan gizi. Produk yang baik harus tetap ditangani dengan prosedur yang benar sampai diterima oleh anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya
Dukungan pada peternak lokal, tapi dengan syarat
Netty menyambut komitmen BGN untuk mendorong pemanfaatan susu hewani dalam MBG karena berpotensi meningkatkan kesejahteraan peternak lokal dan menggerakkan ekonomi komunitas. Namun, ia mengingatkan keberpihakan pada peternak lokal harus sejalan dengan pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan.
Keberpihakan kepada peternak lokal dan pemenuhan standar mutu harus berjalan beriringan. Jangan sampai salah satunya dikorbankan
Netty berharap kebijakan ini menjadi momentum memperkuat evaluasi kualitas seluruh menu MBG, mulai dari bahan pangan, kandungan gizi, keamanan, proses pengolahan, hingga distribusi. Ia menegaskan setiap rupiah anggaran MBG harus kembali sebagai manfaat gizi bagi penerima program.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemkomdigi Perkuat Jaringan di Selat Sunda untuk SAR Jurnalis
Kemkomdigi memperkuat jaringan telekomunikasi di Selat Sunda untuk mempercepat operasi pencarian lima jurnal...
Kementerian PKP Percepat Bedah Rumah 2026 Kejar 400.000 Unit
Kementerian PKP percepat Program Bedah Rumah 2026 untuk mencapai target 400.000 unit dengan penyederhanaan p...
BMKG: Magnitudo Gempa Kepulauan Seribu Dimutakhirkan Jadi 6,5
BMKG memperbarui magnitudo gempa Kepulauan Seribu dari 5,9 menjadi 6,5; gempa dalam (>300 km) dan dinyatakan...
BPOM Dorong Peralihan ke Pencegahan dalam Sistem Kesehatan
Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pergeseran fokus kesehatan ke promotif dan preventif untuk mengurangi beb...
Aktivitas Anak Krakatau Menurun, Badan Geologi Waspadai Suplai Magma
Anak Krakatau berangsur menurun menjadi erupsi Strombolian, namun Badan Geologi tetap pertahankan Level III...
Menhub Perintahkan Perkuat Keselamatan Transportasi di Jawa Timur
Menhub Dudy Purwagandhi menginstruksikan penguatan keselamatan semua moda transportasi di Jawa Timur lewat I...