HISSI Aceh Gelar Muswil I, Tekankan Pengawasan Eksplorasi Migas

LANGSA — Himpunan Ilmuwan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Provinsi Aceh menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) I di sebuah kafe Kota Langsa, Senin (15/6). Kegiatan bertema ‘Peranan HISSI dalam Mengawasi Eksplorasi Migas Aceh Blok Medco dan Andaman untuk Kesejahteraan Rakyat Aceh’ ini digelar untuk merumuskan strategi pengawasan agar pengelolaan migas memberi manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.

Pembukaan dan tujuan Muswil

Muswil I dibuka oleh Ketua Umum HISSI Pusat yang menegaskan tanggung jawab moral organisasi sebagai wadah intelektual Muslim untuk mengawal kebijakan pembangunan, termasuk sektor minyak dan gas bumi. Ia menekankan pengelolaan migas harus berlandaskan keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Ketua HISSI Aceh, Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan SH MH MPd, menyatakan Muswil merupakan momentum konsolidasi organisasi sekaligus perumusan langkah strategis merespons isu-isu aktual di Aceh, khususnya pengelolaan sumber daya alam.

Seminar: Isu Blok Medco dan Blok Andaman

Setelah pembukaan, rangkaian dilanjutkan dengan seminar yang menghadirkan sejarawan, akademisi, dan pengamat migas. Seminar fokus pada sejumlah persoalan pengelolaan migas di Aceh, termasuk aktivitas di Blok Medco dan kawasan migas Andaman.

Peranan HISSI dalam Mengawasi Eksplorasi Migas Aceh Blok Medco dan Andaman untuk Kesejahteraan Rakyat Aceh

Dr. T. Muhammad Nurdin SH MSi menyoroti pentingnya kontribusi perusahaan migas lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Ia menilai perusahaan harus menyajikan dampak nyata bagi warga dan pemerintah daerah; bila manfaat belum terlihat, perlu evaluasi menyeluruh pola pengelolaan.

Dr. Banta Cut ST MT memaparkan potensi besar Blok Andaman yang menyimpan cadangan gas signifikan. Menurutnya, pengelolaan harus melibatkan sumber daya manusia lokal agar masyarakat Aceh tidak sekadar menjadi penonton di daerahnya sendiri.

Aspek politik hukum dan penguatan posisi Aceh

Ketua STAI Aceh Tamiang, Dr. Rizki Maulana SSos MSP MH, mengulas aspek politik hukum pengelolaan migas. Ia menekankan perlunya memperkuat posisi Aceh melalui revisi regulasi dan diplomasi politik yang mengakomodasi kepentingan daerah sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Peserta seminar yang terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan pengurus ormas aktif berdiskusi. Berbagai gagasan muncul terkait peningkatan pengawasan publik dan peran masyarakat dalam industri migas.

Hasil Muswil dan kepengurusan

Pada sidang organisasi, peserta memilih kepengurusan HISSI Aceh periode 2026–2030. Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua HISSI Provinsi Aceh periode 2026–2030.

Terpilihnya Prof. Muzakkir dipandang sebagai penghargaan atas kepemimpinan dan dedikasinya dalam membangun organisasi. Para peserta berharap kepengurusan baru dapat memperkuat kontribusi ilmiah HISSI dan menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah dalam mengawal pengelolaan migas demi kesejahteraan rakyat Aceh.

Muzakkir mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kontribusi pemikiran keilmuan, serta aktif memberi masukan terhadap kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan kesejahteraan masyarakat Aceh.