Musda V Al Washliyah Labura Ditunda Mendadak, Panitia Kecewa
Musyawarah Daerah (Musda) V Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang dijadwalkan berlangsung Minggu, 14 Juni 2026, mendadak ditunda. Penundaan mengacu pada surat Pengurus Wilayah Sumatera Utara Nomor: INT.224/PW-AW/XIV/VI/2026 tanggal 13 Juni 2026 dan diterima panitia beberapa jam sebelum acara.
Surat penundaan dan reaksi panitia
Surat penundaan diterima panitia Sabtu malam, menimbulkan protes dari panitia dan peserta yang sudah hadir di lokasi. Panitia menyatakan seluruh persiapan telah rampung sehingga keputusan mendadak itu dianggap tidak masuk akal.
Ketua Panitia Pelaksana, Abdul Sahnan Nasution, menegaskan semua persiapan telah selesai sejak jauh hari, termasuk registrasi peserta, lokasi, konsumsi, dan penginapan tamu undangan.
“Seluruh persiapan sudah selesai. Informasi penundaan baru kami terima pada Sabtu malam,”
Sekretaris Panitia, Zulfi Mahzar Pohan, M.Pd., mengatakan keputusan terakhir itu menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan panitia dan peserta.
Dampak penundaan dan pertanyaan peserta
Peserta dan pimpinan cabang Al Washliyah se-Labura mempertanyakan alasan penundaan yang disebut karena belum terbangunnya komunikasi dengan pimpinan cabang. Mereka menilai alasan ini kontradiktif karena jadwal Musda telah ditetapkan lewat rapat resmi organisasi sebelumnya.
Seorang peserta, Muhammad Rizki, menyoroti kerugian waktu dan materi serta potensi turunnya kepercayaan kader terhadap tata kelola organisasi.
“Keputusan yang diambil di saat terakhir tidak hanya menimbulkan kerugian waktu dan materi, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan kader terhadap tata kelola organisasi,”
Permintaan klarifikasi dan langkah selanjutnya
Panitia dan peserta kini menunggu penjelasan resmi terkait dasar penundaan serta kepastian jadwal pelaksanaan Musda berikutnya. Mereka berharap Pengurus Wilayah maupun Pelaksana Harian Pengurus Daerah Al Washliyah Labura segera memberi klarifikasi terbuka untuk mencegah spekulasi di kalangan kader dan masyarakat.
Sampai klarifikasi diberikan, proses organisasi dan rencana logistik tetap ditunda. Para pihak menekankan pentingnya mekanisme komunikasi yang lebih profesional untuk keputusan strategis yang berdampak luas pada organisasi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...
Polda Sumut Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
Polda Sumut menangkap tujuh pelaku penembakan di Deliserdang pada 21/11; penangkapan pengembangan dari kasus...
Setahun Pascabencana, Konsorsium Jangkau 357 Ribu Penerima Manfaat di Aceh
Konsorsium Kebaikan Indonesia sudah menjangkau 357.000 penerima manfaat; penanganan darurat berjalan bersama...
Pasangan Suami Istri Tewas Setelah Avanza Tabrak Pohon di Kotapinang
Minibus Avanza menabrak pohon jati di Jalinsum Mampang Kotapinang malam 20/11; pasangan suami istri tewas, j...