Musda V Al Washliyah Labura Ditunda Mendadak, Panitia Kecewa
Musyawarah Daerah (Musda) V Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang dijadwalkan berlangsung Minggu, 14 Juni 2026, mendadak ditunda. Penundaan mengacu pada surat Pengurus Wilayah Sumatera Utara Nomor: INT.224/PW-AW/XIV/VI/2026 tanggal 13 Juni 2026 dan diterima panitia beberapa jam sebelum acara.
Surat penundaan dan reaksi panitia
Surat penundaan diterima panitia Sabtu malam, menimbulkan protes dari panitia dan peserta yang sudah hadir di lokasi. Panitia menyatakan seluruh persiapan telah rampung sehingga keputusan mendadak itu dianggap tidak masuk akal.
Ketua Panitia Pelaksana, Abdul Sahnan Nasution, menegaskan semua persiapan telah selesai sejak jauh hari, termasuk registrasi peserta, lokasi, konsumsi, dan penginapan tamu undangan.
“Seluruh persiapan sudah selesai. Informasi penundaan baru kami terima pada Sabtu malam,”
Sekretaris Panitia, Zulfi Mahzar Pohan, M.Pd., mengatakan keputusan terakhir itu menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan panitia dan peserta.
Dampak penundaan dan pertanyaan peserta
Peserta dan pimpinan cabang Al Washliyah se-Labura mempertanyakan alasan penundaan yang disebut karena belum terbangunnya komunikasi dengan pimpinan cabang. Mereka menilai alasan ini kontradiktif karena jadwal Musda telah ditetapkan lewat rapat resmi organisasi sebelumnya.
Seorang peserta, Muhammad Rizki, menyoroti kerugian waktu dan materi serta potensi turunnya kepercayaan kader terhadap tata kelola organisasi.
“Keputusan yang diambil di saat terakhir tidak hanya menimbulkan kerugian waktu dan materi, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan kader terhadap tata kelola organisasi,”
Permintaan klarifikasi dan langkah selanjutnya
Panitia dan peserta kini menunggu penjelasan resmi terkait dasar penundaan serta kepastian jadwal pelaksanaan Musda berikutnya. Mereka berharap Pengurus Wilayah maupun Pelaksana Harian Pengurus Daerah Al Washliyah Labura segera memberi klarifikasi terbuka untuk mencegah spekulasi di kalangan kader dan masyarakat.
Sampai klarifikasi diberikan, proses organisasi dan rencana logistik tetap ditunda. Para pihak menekankan pentingnya mekanisme komunikasi yang lebih profesional untuk keputusan strategis yang berdampak luas pada organisasi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Karnaval PAUD/TK Warnai HUT RI ke-81 di Lhoknga
Karnaval PAUD/TK meriahkan HUT RI ke-81 di Lhoknga, menampilkan kostum adat dan semangat cinta tanah air sej...
Bupati Tunjuk Non-Dokter Jadi Wadir Medis RSUD Amri Tambunan
Bupati Deliserdang tunjuk pejabat non-dokter sebagai Wadir Medis RSUD Amri Tambunan; BKPSDM sebut ada Perset...
Ratusan Warga Desa Sukaraja Demo, Tuntut Audit Dana Desa Rp1,16 Miliar
Ratusan warga Desa Sukaraja menggelar aksi damai di Kantor Bupati Asahan menuntut audit dana desa Rp1,16 mil...
Kapolda Sumut dan Pemkab Samosir Tanam Bawang Putih Dukung Swasembada
Kapolda Sumut dan Pemkab Samosir menanam 10,5 ha bawang putih di Desa Maduma, 19 Agustus, mendukung program...
2.000 Pelajar Ikuti Pawai Karnaval HUT ke-81 di Lhoknga
Lebih dari 2.000 pelajar dari TK hingga SMA/SMK mengikuti pawai karnaval HUT ke-81 RI di Lhoknga, Aceh Besar...
Taput Tegaskan Komitmen Jaga Orangutan Tapanuli dan Harangan
Pemkab Tapanuli Utara perkuat konservasi Orangutan Tapanuli lewat hortikultura dan edukasi publik pada perin...