Novita Hardini: Mitigasi Mendesak untuk Jaga Daya Saing Manufaktur
JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi konkret untuk menjaga daya saing sektor manufaktur. Desakan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Novita menyoroti tekanan akibat kenaikan biaya energi dan logistik serta masalah akses BBM bersubsidi yang membuat dunia usaha menghadapi ketidakpastian.
Tekanan biaya dan dampaknya
Novita menyatakan kenaikan biaya produksi dan gangguan distribusi logistik menekan margin pelaku usaha. Dampak terasa kuat pada industri kecil dan menengah yang bergantung pada pasokan energi dan kelancaran transportasi.
"Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap dampak berantai yang saat ini dirasakan industri manufaktur. Kenaikan biaya energi dan logistik secara langsung menekan biaya produksi, sementara pelaku usaha tidak selalu bisa menaikkan harga produknya. Akibatnya margin usaha terus tergerus," tegas Novita.
Permasalahan akses BBM bersubsidi
Novita juga mengangkat isu pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang dilaporkan menyulitkan pelaku usaha logistik, transportasi, dan industri kecil mengakses bahan bakar. Ia memperingatkan persoalan ini bukan sekadar administrasi, karena berdampak langsung pada keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Di lapangan banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat," ujarnya.
Instrumen mitigasi yang diminta
Dalam rapat, Novita meminta pemerintah menghadirkan instrumen mitigasi yang terukur. Langkah yang diusulkan mencakup kebijakan fiskal, dukungan energi, dan perbaikan sistem logistik.
- Pemberian insentif fiskal untuk industri yang terdampak
- Relaksasi perpajakan bagi pelaku usaha kecil dan menengah
- Subsidi energi atau mekanisme khusus untuk sektor industri
- Peningkatan dukungan terhadap sistem logistik di kawasan industri
Koordinasi lintas kementerian dan implikasi ekspor
Novita menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan PT Pertamina. Ia khawatir lemahnya sinkronisasi kebijakan dapat menimbulkan tumpang tindih dan merugikan industri.
Menurut Novita, jika gangguan distribusi dan kenaikan biaya logistik dibiarkan, Indonesia berisiko kehilangan kepercayaan pasar internasional, kontrak ekspor, dan investasi. Dampaknya pada akhirnya dapat mengancam lapangan kerja nasional.
Komisi VII mendorong pemerintah menyusun langkah strategis lintas kementerian untuk menstabilkan biaya logistik, memastikan akses energi bagi industri, dan memperkuat daya saing manufaktur nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Catatan: Pernyataan dan tuntutan disampaikan Novita Hardini dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada 8 Juni 2026.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Bambang Sutriyono Latih dan Bagikan Pupuk Organik ke 300 Petani Bojonegoro
Bambang Sutriyono menggelar pelatihan dan membagikan pupuk organik gratis ke 300 petani di Desa Turigede unt...
DPRD Bojonegoro Tekankan BPD Harus Penuhi Keterwakilan Perempuan 30%
Anggota DPRD Erix Maulana menegaskan BPD wajib memenuhi 30% keterwakilan perempuan sesuai Surat Edaran Bupat...
Wiwin: Pemberdayaan Masyarakat Tak Cukup Hanya Bantuan Fisik
Wiwin Sumrambah minta pemberdayaan masyarakat tak hanya bantuan fisik, melainkan pelatihan, pendampingan, da...
Banyuwangi Juara I Smart Society lewat Inovasi UGDK
Banyuwangi meraih Juara I Smart Society di Smart City Forum 2026 berkat UGDK, platform digital untuk percepa...
DPRD Minta Pemprov & BBWS Koordinasi Rawat Kali Perbatasan Surabaya
Ketua Komisi C DPRD Surabaya minta Pemprov Jatim dan BBWS koordinasi dengan daerah tetangga untuk bersihkan...
Puan Maharani Raih AIPA Distinguished Service Award 2026
Puan Maharani menerima AIPA Distinguished Service Award 2026 di Manila atas kontribusi memperkuat diplomasi...