Novita Hardini: Mitigasi Mendesak untuk Jaga Daya Saing Manufaktur

JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi konkret untuk menjaga daya saing sektor manufaktur. Desakan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Novita menyoroti tekanan akibat kenaikan biaya energi dan logistik serta masalah akses BBM bersubsidi yang membuat dunia usaha menghadapi ketidakpastian.

Tekanan biaya dan dampaknya

Novita menyatakan kenaikan biaya produksi dan gangguan distribusi logistik menekan margin pelaku usaha. Dampak terasa kuat pada industri kecil dan menengah yang bergantung pada pasokan energi dan kelancaran transportasi.

"Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap dampak berantai yang saat ini dirasakan industri manufaktur. Kenaikan biaya energi dan logistik secara langsung menekan biaya produksi, sementara pelaku usaha tidak selalu bisa menaikkan harga produknya. Akibatnya margin usaha terus tergerus," tegas Novita.

Permasalahan akses BBM bersubsidi

Novita juga mengangkat isu pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang dilaporkan menyulitkan pelaku usaha logistik, transportasi, dan industri kecil mengakses bahan bakar. Ia memperingatkan persoalan ini bukan sekadar administrasi, karena berdampak langsung pada keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Di lapangan banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat," ujarnya.

Instrumen mitigasi yang diminta

Dalam rapat, Novita meminta pemerintah menghadirkan instrumen mitigasi yang terukur. Langkah yang diusulkan mencakup kebijakan fiskal, dukungan energi, dan perbaikan sistem logistik.

• Pemberian insentif fiskal untuk industri yang terdampak
• Relaksasi perpajakan bagi pelaku usaha kecil dan menengah
• Subsidi energi atau mekanisme khusus untuk sektor industri
• Peningkatan dukungan terhadap sistem logistik di kawasan industri

Koordinasi lintas kementerian dan implikasi ekspor

Novita menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan PT Pertamina. Ia khawatir lemahnya sinkronisasi kebijakan dapat menimbulkan tumpang tindih dan merugikan industri.

Menurut Novita, jika gangguan distribusi dan kenaikan biaya logistik dibiarkan, Indonesia berisiko kehilangan kepercayaan pasar internasional, kontrak ekspor, dan investasi. Dampaknya pada akhirnya dapat mengancam lapangan kerja nasional.

Komisi VII mendorong pemerintah menyusun langkah strategis lintas kementerian untuk menstabilkan biaya logistik, memastikan akses energi bagi industri, dan memperkuat daya saing manufaktur nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Catatan: Pernyataan dan tuntutan disampaikan Novita Hardini dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada 8 Juni 2026.