Novita Desak Mitigasi Biaya Energi untuk Industri Manufaktur

JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi konkret untuk menjaga daya saing sektor manufaktur. Desakan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Novita mengingatkan kenaikan biaya energi, gangguan logistik, dan masalah akses BBM bersubsidi telah menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha, khususnya industri kecil dan menengah.

Desakan pada Rapat Kerja Komisi VII

Saat rapat, Novita menyoroti lonjakan biaya produksi sejak 2025 hingga 2026. Ia meminta kementerian terkait memetakan besaran kenaikan biaya yang harus ditanggung sektor manufaktur. Ia juga menuntut adanya instrumen mitigasi yang terukur untuk mencegah erosi margin usaha.

Dampak pada produksi dan distribusi

Novita menyebut kenaikan biaya energi dan logistik langsung menekan biaya produksi. Gangguan distribusi turut memperparah situasi karena menghambat alur bahan baku dan pengiriman produk jadi. Menurutnya, kondisi ini berisiko menurunkan kepercayaan pasar internasional dan mengancam pemenuhan kontrak ekspor.

Permintaan solusi dan instrumen mitigasi

Novita meminta langkah mitigasi yang konkret dan mudah diimplementasikan. Ia mengusulkan kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk meringankan beban industri. Berikut daftar opsi yang diajukannya:

• Pemberian insentif fiskal untuk sektor yang terdampak berat.
• Relaksasi perpajakan sementara bagi industri kecil dan menengah.
• Subsidi energi terarah untuk keperluan produksi.
• Dukungan penguatan infrastruktur logistik di kawasan industri.

Masalah pemblokiran barcode BBM bersubsidi

Novita juga menyoroti laporan pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang menyulitkan pelaku usaha logistik, transportasi, dan industri kecil. Ia menegaskan persoalan ini bukan sekadar administrasi karena berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Di lapangan banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat

Koordinasi lintas kementerian

Legislator dari Dapil Jawa Timur VII ini mendesak penguatan koordinasi antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan PT Pertamina. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan diperlukan agar kebijakan energi, industri, dan distribusi tidak saling bertumpuk.

Jangan sampai pelaku industri menjadi korban dari ego sektoral antar lembaga. Negara harus hadir dengan kebijakan yang terkoordinasi, jelas, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha

Implikasi dan harapan ke depan

Novita memperingatkan jika persoalan energi dan logistik tidak segera ditangani, daya saing industri nasional bisa tergerus. Dampaknya meliputi hilangnya pasar ekspor, berkurangnya investasi, dan potensi pengurangan lapangan kerja. Komisi VII meminta pemerintah menyusun langkah strategis lintas kementerian untuk menjaga stabilitas biaya logistik, menjamin akses energi bagi industri, dan memperkuat daya saing manufaktur nasional.

Industri manufaktur dianggap sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Novita menegaskan negara tidak boleh membiarkan sektor ini menanggung beban sendiri di tengah situasi ekonomi yang menantang.