Menkomdigi: Tidak Ada Larangan Meliput Aksi Demonstrasi
Menkomunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan tidak ada larangan bagi media massa untuk meliput aksi demonstrasi.
Pernyataan itu disampaikan pada konferensi pers di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026, merespons beredarnya video di media sosial yang mengklaim peliputan demonstrasi dilarang oleh pemerintah.
Pernyataan resmi Menkomdigi
Meutya menjelaskan klaim larangan peliputan yang beredar di media sosial tidak benar. Ia mempersilakan publik untuk mengonfirmasi langsung kepada berbagai media massa mengenai kebenaran klaim tersebut.
"Tidak ada. Kita tidak melakukan pelarangan terhadap media masa untuk meliput apapun bentuknya,"
Ia menegaskan pemerintah tidak menginstruksikan pembatasan peliputan, dan menyerukan verifikasi atas informasi yang beredar secara daring.
Syarat peliputan menurut kaedah jurnalistik
Meski bebas, Meutya mengingatkan media harus menjalankan peliputan sesuai kaedah jurnalistik dan koridor undang-undang pers. Peliputan yang profesional dinilai penting untuk menjaga akurasi dan kredibilitas pemberitaan.
"Jadi, itu tidak betul (larangan itu). Silahkan juga ditanyakan kepada teman-teman media masa lainnya,"
Dengan demikian, media diharapkan tetap patuh pada etika dan aturan pers saat melaporkan aksi di lapangan.
Alasan pemerintah mendorong peliputan cepat
Meutya menyatakan pemerintah melalui Kemkomdigi mendukung kebebasan pers sebagai bagian prinsip demokrasi. Pemerintah bahkan mendorong media untuk meliput setiap aksi demonstrasi secara cepat dan akurat.
Tujuan dorongan itu ialah mengurangi ruang bagi disinformasi dan hoaks yang mudah menyebar di ruang digital. Informasi yang cepat dan benar dianggap sebagai upaya pencegahan hoaks.
Menurut Menkomdigi, peliputan cepat dapat mempersempit celah bagi konten menyesatkan yang memicu kekeliruan publik.
Implikasi dan langkah selanjutnya
Pernyataan ini menjadi penegasan posisi pemerintah terkait kebebasan pers dan akses informasi publik. Media punya tanggung jawab untuk melaporkan fakta, sedangkan publik diimbau memverifikasi klaim yang beredar di media sosial.
Ke depan, upaya verifikasi dan peliputan yang tepat diharapkan memperkuat kepercayaan publik dan meminimalkan penyebaran informasi salah dalam situasi demonstrasi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...