Menko Muhaimin: Deregulasi untuk Ekonomi yang Lebih Berpihak

Pada Minggu, 26 Juli 2026, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa deregulasi harus menjadi langkah strategis untuk menciptakan tata kelola ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat. Ia menekankan bahwa penyederhanaan aturan tidak hanya mengurangi beban, tetapi membuka peluang ekonomi dan mempercepat pemerataan kesejahteraan.

Deregulasi sebagai instrumen strategis

Muhaimin menyatakan bahwa tujuan utama deregulasi ialah memastikan setiap aturan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, regulasi harus adaptif dan menjawab kebutuhan riil warga sehingga mempermudah aktivitas kerja dan usaha.

"Deregulasi bukan sekadar mengurangi aturan, tetapi memastikan aturan yang ada benar-benar memberikan manfaat,"

Ia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama pemerataan dan keadilan agar masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk berkembang dan mandiri.

Siapa yang menjadi prioritas

Menurut Muhaimin, kebijakan harus memprioritaskan pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan, serta kelompok produktif lainnya. Pemerintah dituntut menciptakan ruang agar masyarakat tidak hanya penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku pembangunan.

"Regulasi harus mempermudah masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan taraf hidup,"

Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan mendorong kebijakan lintas sektor yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat dan perluasan akses terhadap peluang ekonomi.

Peran anggaran dan infrastruktur

Muhaimin menekankan pentingnya alokasi anggaran yang tepat sasaran. Anggaran negara harus digunakan untuk infrastruktur dasar dan penguatan layanan publik yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia juga menilai pembangunan infrastruktur di daerah meningkatkan konektivitas dan memperluas akses ekonomi secara berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai, kata dia, memperlancar aktivitas usaha dan membuka peluang baru bagi komunitas lokal.

Koordinasi lintas kementerian

Pihaknya memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan agenda deregulasi dengan program pemberdayaan masyarakat. Sinergi ini diarahkan pada pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi rakyat.

Muhaimin menegaskan bahwa kebijakan yang disusun harus menghasilkan dampak nyata dan terukur di lapangan.

Penutup: Ukuran keberhasilan

Menutup pernyataannya, Muhaimin mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan adalah ketika masyarakat merasakan perubahan dan memiliki kesempatan lebih besar untuk mandiri.

"Deregulasi harus menjadi jalan menuju ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat,"

Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap transformasi ekonomi tidak hanya meningkatkan angka pertumbuhan, tetapi juga memperluas kesejahteraan secara merata.