Muzani: Tata Kelola MBG Harus Tepat Sasaran dan Akuntabel

Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Muzani menegaskan MBG bukan sekadar pembagian makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

MBG sebagai investasi jangka panjang

Muzani menyoroti masih adanya masalah mendasar meski pembangunan terus berjalan. Ia mencontohkan anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan dan keluarga yang harus memilih antara makan atau berobat. Oleh karena itu, pemenuhan gizi ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

“Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan,”

Tata kelola: tepat sasaran dan akuntabel

Muzani menekankan tujuan besar program harus diiringi pelaksanaan yang bertanggung jawab. Ia mengingatkan agar MBG dikelola supaya manfaatnya jelas terlihat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik. Tepat sasaran dan akuntabel,”

Koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi

Selain MBG, Muzani menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ia menilai koperasi bisa menjadi sarana memperkuat ekonomi lokal dan menerapkan asas kekeluargaan dalam perekonomian.

“Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi,”

Muzani menambahkan bahwa keberhasilan koperasi harus diukur dari dampak ekonomi nyata, seperti peningkatan pendapatan anggota dan kemandirian masyarakat.

"Keberhasilan koperasi tidak cukup diukur dari berdirinya badan usaha. Ukurannya harus terlihat dari meningkatnya kegiatan ekonomi produktif, pendapatan anggota, kualitas tata kelola, dan kemandirian masyarakat,"

Ukuran keberhasilan menurut BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sejalan dengan gagasan Muzani tentang evaluasi program. Menurut Sudaryono, keberhasilan MBG tak cukup dinilai dari jumlah makanan yang dibagikan.

BGN ingin melihat tiga tahapan dampak:

• Output: makanan sesuai jumlah dan standar gizi;
• Outcome: perbaikan kondisi gizi penerima manfaat;
• Impact: perubahan kesehatan jangka panjang pada anak dan kelompok rentan.

“Kalau output-nya makanan bagus, jumlah sesuai, gizinya bagus, lengkap kandungan gizi. Maka kita harapkan akan menghasilkan outcome yang bagus,”

”Penyediaan intervensi makan pada impact yang kita harapkan di mana makanan tersaji baik bergizi disantap siswa dan penerima manfaat dengan baik sehingga tiap hari ada peningkatan gizi, kita maksimalkan dari proses yang baik,”

Peran pusat dan daerah

Sudaryono menekankan kebutuhan kolaborasi lintas tingkat pemerintahan. Ia memperingatkan program nasional seperti MBG tidak bisa dijalankan efektif oleh satu lembaga saja.

“Kita hindari eksklusivitas. Di mana program ini harus ada kolaborasi yang baik dari pusat sampai daerah, siap berkolaborasi, kerja sama dan siap menerima komplain,”

Dengan penekanan pada tata kelola, pengukuran dampak, dan sinergi pusat-daerah, kedua pihak berharap MBG dan inisiatif koperasi mampu memberi manfaat nyata. Langkah selanjutnya adalah memastikan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan berjalan konsisten sehingga tujuan investasi gizi dan pemberdayaan ekonomi tercapai.