PDI Perjuangan Soroti 4 Masalah Besar di Sektor Pertanian Pasuruan

Kabupaten Pasuruan — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pasuruan menyoroti empat persoalan utama yang mengancam sektor pertanian daerah. Sorotan disampaikan saat Rapat Paripurna II DPRD dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, Rabu (17/6/2026).

Inti masalah yang diungkap fraksi

Fraksi menilai empat masalah ini mendesak: kerusakan jaringan irigasi, alih fungsi lahan pertanian produktif, serangan hama dan fluktuasi harga hasil tani, serta dampak perubahan iklim. Mereka meminta penjelasan dan langkah konkret dari Bupati Pasuruan dan jajaran Pemkab.

Kerusakan jaringan irigasi: kekeringan dan genangan

Sugiyanto, juru bicara fraksi, menyebut banyak saluran irigasi yang rusak. Akibatnya petani kesulitan memperoleh air saat kemarau. Sebaliknya, musim hujan sering menimbulkan genangan yang merusak tanaman.

“Kerusakan jaringan irigasi pertanian dan keterbatasan irigasi membutuhkan rehabilitasi secara terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kami mohon tanggapan Saudara Bapak Bupati Pasuruan tentang penanganan kondisi di lapangan,”

Alih fungsi lahan menggerus lahan produktif

Fraksi juga mencatat alih fungsi lahan produktif menjadi permukiman, kawasan industri, dan infrastruktur. Kondisi ini berpotensi mengurangi luas lahan sawah yang menjadi sumber pangan lokal.

Mereka menyoroti perlunya pengendalian tata ruang yang lebih ketat agar ketahanan pangan daerah tidak terganggu.

Hama, harga tidak menentu, dan perubahan iklim

Petani kini menghadapi fluktuasi harga pascapanen yang tajam. Di sisi lain, serangan hama seperti wereng dan tikus, serta penyakit tanaman, meningkatkan risiko gagal panen.

Perubahan iklim memperburuk situasi. Pola cuaca yang tak menentu membuat penentuan waktu tanam sulit dan menambah ketidakpastian produksi.

Tuntutan tindakan nyata kepada pemerintah daerah

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Arifin, mengatakan aspirasi ini berasal langsung dari petani di berbagai wilayah Kabupaten Pasuruan. Ia menyerukan program yang nyata, terukur, dan didukung anggaran memadai.

“Pertanian merupakan sektor strategis yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan daerah. Karena itu, diperlukan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada petani,”

Fraksi menegaskan akan terus mengawal pembahasan pertanggungjawaban APBD hingga pemerintah daerah mengemukakan solusi konkret bagi persoalan yang dihadapi petani.