DPRD Minta Tahan Diri soal Rencana Batalyon TP di Silo

Wakil Ketua DPRD Jember Widarto meminta semua pihak menahan diri dan mengutamakan dialog terkait rencana pembangunan Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) di Kecamatan Silo. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD, Rabu, 17 Juni 2026, yang menghadirkan perwakilan petani, mahasiswa, Kodim 0824 Jember, Perhutani, dan BPN.

Inti pertemuan dan langkah DPRD

RDP digelar untuk menampung aspirasi dari berbagai pihak dan mencari jalan penyelesaian bersama. Widarto menegaskan DPRD akan mendokumentasikan semua masukan dalam risalah resmi. Dokumen itu akan diteruskan ke pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan keputusan akhir.

"Kami memastikan seluruh aspirasi yang berkembang dalam forum ini dicatat dan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan,"

Aspirasi petani dan mahasiswa

Ratusan petani kawasan hutan bersama mahasiswa sempat melakukan aksi penolakan di Gedung DPRD. Mereka khawatir pembangunan markas batalyon akan mengurangi lahan garapan yang menjadi sumber penghidupan.

"Kami dari mahasiswa dan petani menolak Batalyon TP karena akan menggusur lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Desa Silo dan keluarganya,"

Ketua Gapoktan Tani Jaya Silo, Masis, menyampaikan bahwa petani telah mengelola kawasan hutan dengan KHDPK sejak 2019 berdasarkan izin kementerian terkait. Lahan sekitar 1.700 hektare itu menopang hidup 974 kepala keluarga. Informasi terakhir menyebut sekitar 55 hektare lahan garapan termasuk dalam rencana lokasi pembangunan, sehingga memicu protes.

"Kami berharap pembangunan batalyon dipindahkan ke lokasi lain yang tidak menimbulkan konflik,"

Status lokasi dan respons Kodim

Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infanteri Rifqi Muhammad Syuhada, mengatakan lokasi di Kecamatan Silo merupakan salah satu dari tiga alternatif yang diajukan Perhutani kepada Kementerian Pertahanan. Namun, lokasi itu ternyata masih dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan garapan.

"Sejak 23 Mei kami mendapat evaluasi. Untuk Jember sementara dihentikan, belum bisa membangun Batalyon TP karena masih ada persoalan yang belum terselesaikan,"

Dengan adanya temuan tersebut, rencana pembangunan di Jember masuk status evaluasi dan belum dilanjutkan sementara waktu.

Harapan DPRD dan prospek penyelesaian

DPRD Jember meminta semua pihak menjaga kondusivitas dan mengedepankan dialog. Widarto mengajak desa, petani, dan TNI untuk saling menahan diri karena hubungan kekeluargaan antarwarga masih terjaga. Forum diharapkan mendorong proses pengambilan keputusan yang transparan dan mempertimbangkan seluruh aspek di lapangan agar konflik bisa diminimalkan.

Keputusan akhir akan bergantung pada hasil evaluasi pemerintah pusat setelah mempertimbangkan risalah DPRD dan aspirasi masyarakat setempat.