Pemerintah Targetkan B50 Tersedia di Semua SPBU Mulai 1 Oktober 2026

Pemerintah menargetkan ketersediaan B50 pada seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia mulai 1 Oktober 2026. Pernyataan ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, melalui keterangannya pada 14 Juli 2026. Program mandatori ini diluncurkan resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 9 Juli 2026.

Apa itu B50?

B50 adalah campuran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan minyak sawit sebesar 50 persen. Kebijakan mandatori mengharuskan seluruh pasokan solar di SPBU bergeser ke campuran ini untuk mengurangi impor dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional.

Target dan jadwal implementasi

Pemerintah memasang target waktu yang tegas: semua titik SPBU harus menjual B50 pada 1 Oktober 2026. Pengumuman resmi disampaikan oleh Bakom lewat siaran video pada 14 Juli 2026, kurang dari sebulan setelah peluncuran oleh Presiden. Langkah ini menjadi bagian dari agenda strategis nasional terkait ketahanan energi.

Dampak anggaran dan tujuan penghentian impor

Kepala Bakom menyatakan tujuan kebijakan ini termasuk menghentikan impor solar sepenuhnya. Pemerintah memperkirakan penghentian impor solar dapat menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp170 Triliun. Angka ini disebut sebagai salah satu manfaat utama dari peralihan ke B50.

"Ditargetkan pada 1 Oktober 2026, seluruh titik SPBU sudah menjual B50. Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, memperkuat nilai tambah sumber daya alam nasional,"

Kesiapan pasokan, produksi, dan distribusi

Qodari menegaskan pemerintah telah mempersiapkan kapasitas produksi biodiesel dan infrastruktur distribusi. Hal ini mencakup ketersediaan bahan baku, fasilitas pencampuran atau blending, serta jaringan distribusi agar ketersediaan B50 merata hingga daerah terpencil.

"Dari aspek pasokan dan distribusi, pemerintah memastikan kesiapan kapasitas produksi biodiesel, ketersediaan bahan baku. Serta infrastruktur pencampuran atau blending dan distribusi,"

Dengan target pelaksanaan yang jelas, pemerintah menempatkan peralihan ke B50 sebagai strategi mengurangi ketergantungan impor sekaligus memaksimalkan pemanfaatan minyak sawit domestik. Keberhasilan implementasi akan bergantung pada pengawasan distribusi dan kesiapan fasilitas produksi hingga 1 Oktober 2026.