Pemerintah Siapkan Sertifikasi Gratis bagi MBR Terintegrasi BSPS

Pemerintah meluncurkan program sertifikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang akan diintegrasikan dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Pengumuman disampaikan di Jakarta pada Selasa, 14 Juli 2026, oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Menteri ATR/BPN.

Inti program dan tujuan

Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Tujuannya adalah memberi kepastian hukum atas kepemilikan rumah bagi penerima bantuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Selain sertifikat gratis, pemerintah juga menyiapkan akses pembiayaan untuk memperkuat ekonomi keluarga penerima.

Rincian manfaat dan integrasi dengan BSPS

Menteri Maruarar menyatakan sertifikasi gratis akan digabung dengan program BSPS sehingga penerima bedah rumah langsung memperoleh pengurusan sertifikat tanah tanpa biaya.

"Itu adalah suatu karya yang luar biasa, support yang luar biasa dari Menteri ATR/BPN, bagi rakyat kecil. Sertifikasi gratis digabungkan nanti dengan program BSPS yaitu bedah rumah, bagaimana mereka juga bisa diberikan sertifikasi secara gratis,"

Ia menambahkan, selain pengurusan sertifikat, pemerintah akan memasukkan penerima ke program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk memperkuat ekonomi keluarga.

Kelompok sasaran

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut ada tiga kelompok MBR yang menjadi sasaran program:

• Penerima bantuan perumahan pemerintah, seperti penerima BSPS;
• Penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);
• Masyarakat yang membangun rumah secara mandiri.

"Sepanjang dia penerima BSPS, langsung otomatis. Dia bawa buktinya bahwa saya dulu pernah mendapatkan bedah rumah, kita punya datanya,"

Syarat dan dokumen

Peserta program tidak dipungut biaya jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan utama berbeda menurut kategori pemohon.

• Penerima BSPS: cukup melampirkan bukti penerimaan bantuan bedah rumah dari pemerintah;
• Pekerja formal: wajib menyertakan slip gaji sebagai bukti penghasilan;
• Pekerja informal: harus terdata paling tinggi pada desil delapan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Penerima BSPS dapat langsung mengajukan sertifikasi melalui kantor pertanahan setempat dengan membawa dokumen pendukung sesuai ketentuan.

Dampak dan tindak lanjut

Kombinasi pengurusan sertifikat gratis dan akses KUR Perumahan diharapkan meningkatkan kepastian hukum dan daya ekonomi MBR. Langkah ini juga mempermudah penerima bantuan mengakses layanan pembiayaan dan memperbaiki kondisi hunian mereka.

Pemerintah akan menata mekanisme pendaftaran dan verifikasi data untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan proses sertifikasi berjalan cepat.