Pemerintah Siapkan Sertifikasi Gratis bagi MBR Terintegrasi BSPS
Pemerintah meluncurkan program sertifikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang akan diintegrasikan dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Pengumuman disampaikan di Jakarta pada Selasa, 14 Juli 2026, oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Menteri ATR/BPN.
Inti program dan tujuan
Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Tujuannya adalah memberi kepastian hukum atas kepemilikan rumah bagi penerima bantuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
Selain sertifikat gratis, pemerintah juga menyiapkan akses pembiayaan untuk memperkuat ekonomi keluarga penerima.
Rincian manfaat dan integrasi dengan BSPS
Menteri Maruarar menyatakan sertifikasi gratis akan digabung dengan program BSPS sehingga penerima bedah rumah langsung memperoleh pengurusan sertifikat tanah tanpa biaya.
"Itu adalah suatu karya yang luar biasa, support yang luar biasa dari Menteri ATR/BPN, bagi rakyat kecil. Sertifikasi gratis digabungkan nanti dengan program BSPS yaitu bedah rumah, bagaimana mereka juga bisa diberikan sertifikasi secara gratis,"
Ia menambahkan, selain pengurusan sertifikat, pemerintah akan memasukkan penerima ke program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk memperkuat ekonomi keluarga.
Kelompok sasaran
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut ada tiga kelompok MBR yang menjadi sasaran program:
- Penerima bantuan perumahan pemerintah, seperti penerima BSPS;
- Penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);
- Masyarakat yang membangun rumah secara mandiri.
"Sepanjang dia penerima BSPS, langsung otomatis. Dia bawa buktinya bahwa saya dulu pernah mendapatkan bedah rumah, kita punya datanya,"
Syarat dan dokumen
Peserta program tidak dipungut biaya jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan utama berbeda menurut kategori pemohon.
- Penerima BSPS: cukup melampirkan bukti penerimaan bantuan bedah rumah dari pemerintah;
- Pekerja formal: wajib menyertakan slip gaji sebagai bukti penghasilan;
- Pekerja informal: harus terdata paling tinggi pada desil delapan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penerima BSPS dapat langsung mengajukan sertifikasi melalui kantor pertanahan setempat dengan membawa dokumen pendukung sesuai ketentuan.
Dampak dan tindak lanjut
Kombinasi pengurusan sertifikat gratis dan akses KUR Perumahan diharapkan meningkatkan kepastian hukum dan daya ekonomi MBR. Langkah ini juga mempermudah penerima bantuan mengakses layanan pembiayaan dan memperbaiki kondisi hunian mereka.
Pemerintah akan menata mekanisme pendaftaran dan verifikasi data untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan proses sertifikasi berjalan cepat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...