Ombudsman Mulai Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 2026

Ombudsman resmi memulai rangkaian Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 2026 di Jakarta pada Selasa, 14 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi kualitas layanan publik di kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi negeri serta menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti.

Tujuan dan cakupan penilaian

Penilaian diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berkeadilan. Melalui opini resmi, Ombudsman akan menggambarkan kondisi nyata pelayanan publik dan merekomendasikan perbaikan administratif yang diperlukan.

Proses, data, dan independensi

Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, menekankan pentingnya keterbukaan data. Ia meminta seluruh instansi menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu agar kualitas opini yang dihasilkan juga berkualitas.

Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan. Sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman dan seluruh institusi yang akan dinilai.

Rahmadi menegaskan Ombudsman akan menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalisme selama penilaian berlangsung. Hasil penilaian diharapkan menjadi rujukan bagi instansi dalam menyusun kebijakan dan perbaikan layanan.

Sorotan Komisi II DPR

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyambut inisiatif penilaian namun juga menyoroti kebutuhan penguatan kelembagaan Ombudsman. Ia menunjuk perlunya pengawasan layanan publik berbasis digital, integrasi data, dan inovasi pelayanan.

Hal ini menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi II. Apakah kita pertahankan dalam bentuk yang sama atau justru kita perlu revisi Undang-Undang Ombudsman pada tahun-tahun mendatang.

Rifqinizamy menilai kewenangan Ombudsman saat ini masih bersifat rekomendatif dan belum setara dengan lembaga sejenis di beberapa negara Asia Tenggara dan Asia Pasifik, karena belum memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi.

Dampak dan langkah ke depan

Rangkaian penilaian 2026 berpeluang memperbaiki standar layanan publik dan mengurangi praktik maladministrasi jika rekomendasi ditindaklanjuti secara serius. Keberhasilan program ini bergantung pada kualitas data yang diterima dan kesungguhan instansi dalam menindaklanjuti temuan.

Selain perbaikan teknis, wacana revisi undang-undang Ombudsman menjadi poin penting yang dapat menentukan apakah lembaga ini akan diperkaya kewenangan untuk memberi efek jera di masa mendatang.