DPRD Lumajang Dorong Optimalisasi UHC dan Reformasi Pendidikan

LUMAJANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang meminta langkah strategis dari pemerintah daerah untuk memperkuat layanan kesehatan dan reformasi pendidikan. Ketua Komisi D DPRD Lumajang, Supratman, mengusulkan optimalisasi Universal Health Coverage (UHC) dengan target minimal 80 persen pasien Puskesmas tercakup BPJS Kesehatan, serta penataan tenaga pendidik dan pengadaan seragam gratis bagi siswa.

Optimalisasi UHC dan dukungan APBD

Supratman menekankan bahwa pencapaian target kepesertaan BPJS Kesehatan pada layanan Puskesmas membutuhkan dukungan anggaran daerah. Ia menyebut sumber pendanaan harus bersumber dari APBD melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Tentu ini harus disokong penuh oleh APBD, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD),"

Langkah ini bertujuan menurunkan beban biaya berobat masyarakat dan meningkatkan akses layanan primer yang berkualitas di seluruh kecamatan.

Kemandirian medis: tambah poli dan kurangi rujukan keluar

Selain penguatan jaminan kesehatan, DPRD meminta penambahan jumlah poli di rumah sakit milik daerah. Penambahan ini dimaksudkan agar fasilitas kesehatan setempat mampu menangani beragam kasus tanpa harus merujuk pasien ke luar kota.

"Harapan ke depan, tidak hanya menyelamatkan masyarakat Lumajang agar tidak perlu berobat ke luar kota, tetapi bagaimana rumah sakit kita justru bisa menjadi rujukan bagi masyarakat dari luar daerah,"

Menurut DPRD, pengurangan rujukan tidak hanya menghemat waktu dan biaya pasien, tetapi juga meningkatkan reputasi pelayanan kesehatan Kabupaten Lumajang.

Penataan tenaga pendidik dan seragam gratis

Di sektor pendidikan, Supratman mengusulkan penataan penempatan kepala sekolah dan guru SD/MI serta SMP/MTs berdasarkan kedekatan geografis domisili. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas pembelajaran dengan mengurangi beban perjalanan guru.

"Ini penting untuk meningkatkan efisiensi waktu, mencegah kelelahan fisik akibat perjalanan jauh, serta memastikan dedikasi dan fokus guru sepenuhnya tercurah pada tugas pendidikan,"

DPRD juga menegaskan komitmen soal keterjangkauan pendidikan. Pemerintah daerah diminta memastikan pembagian seragam bagi siswa baru disediakan secara gratis tanpa pungutan dalam bentuk apa pun.

Langkah tindak lanjut dan implikasi

Usulan DPRD ini membuka agenda kerja yang jelas bagi pemerintah kabupaten, mulai dari penyusunan anggaran hingga penataan sumber daya manusia. Implementasi rekomendasi akan memerlukan kolaborasi antar dinas terkait dan pengawasan DPRD untuk memastikan manfaat langsung bagi masyarakat Lumajang.