Sumut Pacu Legalisasi 607 Sumur Minyak Rakyat di Langkat
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong percepatan legalisasi sumur minyak milik masyarakat untuk mendukung target swasembada energi nasional. Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi SKK Migas Sumbagut di Rumah Dinas Gubernur, Kamis (4/6).
Inti kebijakan dan dasar hukum
Bobby menilai penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi langkah penting. Aturan ini dinilai memberi kepastian hukum dan tata kelola profesional bagi aktivitas sumur rakyat.
“Ini satu hal yang kami ketahui, tujuannya mencapai cita-cita Pak Presiden mencapai swasembada energi untuk memenuhi target 610 ribu barel per hari, salah satunya dengan melibatkan masyarakat daerah,”
Menurut Gubernur, legalisasi membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk menata pemanfaatan hasil melalui BUMD dan mekanisme yang jelas.
“Kita pemerintah daerah melalui BUMD diminta mengakomodir hasil sumur masyarakat, oleh karena itu percepatan cita-cita Pak Presiden harus kita wujudkan segera,”
Data dan potensi di Kabupaten Langkat
Di Kabupaten Langkat tercatat 607 sumur minyak masyarakat yang sudah terverifikasi. Jumlah ini berpotensi berkontribusi pada peningkatan produksi energi nasional jika dikelola secara resmi.
Verifikasi sumur membuka kesempatan bagi daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya lokal.
Respons lokal dan dukungan SKK Migas
Bupati Langkat Syah Afandin menyambut baik rencana legalisasi. Ia menilai sumur minyak rakyat dapat menjadi sumber penerimaan dan lapangan kerja.
“Sebenarnya ini potensi daerah, seperti lapangan pekerjaan, PAD, dan lain-lain,”
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Sebastian Julius menyatakan pihaknya mendorong percepatan implementasi kebijakan tersebut dan mengapresiasi sinergi dengan pemerintah provinsi dan daerah.
“Alhamdulillah kerja sama cukup baik, ini yang kami harapkan untuk dipertahankan dan ditingkatkan,”
Manfaat dan langkah berikutnya
Legalisasi diharapkan membawa beberapa manfaat langsung bagi masyarakat dan daerah. Di antaranya:
- Penciptaan lapangan kerja
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Peningkatan kontribusi terhadap produksi minyak nasional
Pemprov Sumut menegaskan kesiapan bersinergi dengan SKK Migas, pemerintah kabupaten/kota, dan BUMD untuk mempercepat proses legalisasi dan penyelesaian masalah teknis di lapangan.
Implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 dipandang sebagai pijakan hukum untuk memadukan kegiatan sumur rakyat ke dalam kerangka pengelolaan energi yang aman, efisien, dan berkelanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...