Wamen PPPA Dorong Layanan Terpadu Percepat Penanganan TPPO
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan mendorong penguatan layanan terpadu dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pernyataan itu disampaikan di Jakarta Selatan pada Jumat, 31 Juli 2026, saat Kementerian PPPA memperkuat kapasitas layanan bagi korban.
Penguatan layanan terpadu
Kementerian PPPA fokus pada penyediaan sarana dan prasarana yang berperspektif korban. Tujuannya agar korban memperoleh layanan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit.
Layanan yang digagas bertujuan menghindarkan korban dari pemindahan berkali-kali saat mencari bantuan. Ini termasuk skema penanganan yang mencakup korban TPPO dan tindak pidana kekerasan seksual.
"Kita sedang membuat jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari ke banyak tempat untuk mencari pertolongan,"
Platform digital untuk calon pekerja
Veronica menyebutkan pemanfaatan platform digital sebagai bagian dari strategi. Platform ini dirancang untuk mempermudah calon pekerja migran mengakses informasi dan proses administrasi hingga tingkat daerah.
Menurutnya, digitalisasi membantu menutup celah yang selama ini dimanfaatkan pelaku perdagangan orang. Dengan demikian, proses penempatan diharapkan lebih prosedural dan aman.
"Kita ingin punya satu atap pelayanan terpadu yang tidak menyulitkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini juga bisa difasilitasi dengan platform digital yang sudah kami bentuk,"
Kolaborasi lintas sektor
Wamen PPPA menekankan bahwa pencegahan TPPO memerlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait harus diperkuat.
Veronica juga mendorong sinergi dengan Kementerian Kesehatan dan aparat penegak hukum agar korban segera mendapatkan layanan medis dan proses hukum berjalan efektif.
"Bekerja di luar negeri itu sangat butuh kolaborasi. Bottleneck-nya harus kita benahi agar prosesnya berjalan baik dan prosedural,"
Komponen skema layanan
- Penanganan korban TPPO;
- Penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual;
- Koordinasi untuk akses layanan medis dan proses hukum yang efektif.
Dengan layanan terpadu dan pemanfaatan platform digital, Kementerian PPPA berharap penempatan pekerja migran menjadi lebih aman dan teratur. Upaya ini juga dimaksudkan untuk memberi efek jera melalui penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku TPPO.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...