Lamongan Luncurkan IN-KOMPPAK untuk Tekan Perkawinan Anak
LAMONGAN — Pemerintah Kabupaten Lamongan memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak dengan meluncurkan inovasi digital IN-KOMPPAK. Inovasi ini menghadirkan dashboard terbuka untuk memantau data dispensasi kawin secara real-time, sebagai bagian dari strategi menurunkan angka pernikahan dini di wilayah tersebut.
Dashboard IN-KOMPPAK dan data dispensasi
IN-KOMPPAK atau Inovasi Komunikasi dan Pemantauan Pencegahan Perkawinan Anak memungkinkan publik mengakses data pengajuan dispensasi kawin (Diska). Pemerintah daerah berharap keterbukaan data meningkatkan akurasi pemantauan dan respons cepat lintas sektor.
"Kami mengedepankan keterbukaan informasi melalui IN-KOMPPAK. Dashboard ini memungkinkan masyarakat untuk memantau data secara real-time. Berdasarkan data sementara yang terhimpun, tercatat ada 1.228 pengajuan dispensasi kawin yang menjadi fokus perhatian kami," ujar Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara.
Hasil terukur dan pengakuan
Upaya terpadu di Lamongan menunjukkan hasil konkret. Pada 2025, tercatat nihil kasus perkawinan anak di 357 desa. Pencapaian itu mendorong kabupaten meraih predikat Kabupaten Layak Anak Nindya pada tahun yang sama.
Program prioritas dan intervensi
Keberhasilan Lamongan tidak hanya bergantung pada data. Pemerintah daerah menjalankan sejumlah program prioritas yang saling melengkapi untuk mencegah pernikahan dini dan memperkuat kesejahteraan anak.
- Lamongan Sehat: Menjamin layanan kesehatan bagi remaja dan keluarga.
- Perintis: Meningkatkan akses pendidikan agar anak tetap bersekolah.
- Generasi Emas: Mempersiapkan kualitas sumber daya manusia masa depan.
Selain itu, inovasi SPIKER PERAK untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak turut memperkuat sistem perlindungan. SPIKER PERAK juga menerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 di tingkat nasional.
Tantangan dan prospek
Meskipun perkembangan menunjukkan kemajuan, angka pengajuan dispensasi kawin masih menjadi tantangan yang perlu ditangani melalui intervensi berbasis data dan kerja lintas sektor. Integrasi data makro dari IN-KOMPPAK dan langkah mitigasi di lapangan menjadi kunci untuk menurunkan angka tersebut.
Pemkab Lamongan optimistis kombinasi keterbukaan data, program prioritas, dan kerja sama multisektoral akan terus mengikis angka dispensasi kawin. Target jangka panjangnya adalah melahirkan generasi yang tangguh, berpendidikan, dan sejahtera.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
ASDP dan Pemkab Banyuwangi Bahas Solusi Antrean Pelabuhan Ketapang
ASDP dan Pemkab Banyuwangi bersepakat percepat peningkatan dermaga, perluasan buffer zone, dan kapal bantuan...
AirNav Bantu Kampung Seling: Turbin PLTMH & Fasilitas Dasar
AirNav dan Pemkab Banyuwangi serahkan turbin PLTMH, musala, ruang kelas, dan sanitasi untuk Kampung Seling p...
DPC PDI Perjuangan Kediri Gelar Tahlil 7 Hari untuk Guruh
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri menggelar tahlil tujuh hari untuk Guruh Soekarnoputra, menekankan pentin...
Pemkab Jember Atur Jam Operasional untuk Redam Konflik Pasar Tanjung
Pemkab Jember dan DPRD setujui pengaturan jam operasional Pasar Tanjung sementara menunggu revitalisasi dan...
Warga Surabaya Keluhkan Data Desil Tak Sesuai, DPRD Minta Pendataan
Warga Sukolilo mengeluh peringkat desil tak sesuai; DPRD minta RT/RW mendata warga untuk pendampingan pengaj...
Ratusan Warga Gelar Tahlil untuk Guruh Soekarnoputra di Bangkalan
Ratusan kader dan warga Bangkalan menggelar doa bersama dan tahlil Jumat malam untuk mengenang tujuh hari wa...