Timwas DPR Soroti Kurangnya Tenaga Kesehatan Haji 2026

Anggota Timwas Haji DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyoroti kekurangan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 di Mekkah. Kritik disampaikan pada 26 Mei 2026 karena jumlah jamaah lansia, penyandang disabilitas, dan jamaah risiko tinggi (risti) yang tinggi membutuhkan layanan medis lebih intensif. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan rumah sakit Arab Saudi yang mewajibkan pendamping kesehatan bagi pasien rujukan.

Kondisi tenaga kesehatan dan beban per kloter

Nihayatul menyebut jumlah tenaga kesehatan haji saat ini sekitar 1.200 orang. Selain itu, Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) hanya terdiri dari dua petugas untuk setiap kloter yang berisi sekitar 400 jamaah. Komposisi jamaah lansia, disabilitas, dan risti yang umumnya lebih dari 30 persen membuat beban petugas medis menjadi sangat berat.

"Salah satu catatan penting kami adalah masih kurangnya tenaga kesehatan yang mendampingi jamaah,"

Dampak kebijakan rumah sakit Arab Saudi

Nihayatul menjelaskan kebijakan terbaru rumah sakit di Arab Saudi kini mewajibkan pasien didampingi penjaga yang merupakan petugas kesehatan. Kebijakan ini meningkatkan kebutuhan personel medis saat pasien dirujuk ke rumah sakit, sehingga tenaga kesehatan yang tersedia menjadi semakin terbatas.

"Dulu pasien yang dirujuk ke rumah sakit tidak harus ditunggu petugas kesehatan. Sekarang ada kebijakan baru, dua pasien harus ada satu penjaga, akibatnya tenaga kesehatan kita menjadi sangat terbatas,"

Kekurangan dokter spesialis di KKHI

Selain jumlah tenaga kesehatan umum, Nihayatul juga mencatat ketersediaan dokter spesialis di Kementerian Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) belum memadai. Kasus penyakit dalam, bedah, dan ortopedi cukup banyak, namun jumlah spesialis, khususnya di KKHI Madinah, menurun dibanding tahun sebelumnya. Akibatnya, layanan konsultasi dan visitasi sering tertunda.

"Dokter spesialis penyakit dalam di KKHI Madinah jumlahnya tidak sebanyak tahun sebelumnya. Akibatnya layanan konsultasi dan visitasi sering tertunda dan tidak bisa dilakukan setiap hari,"

Respons pemerintah: Satgas Arafah dan pos kesehatan

Pemerintah mengerahkan 657 petugas Satgas Arafah untuk mendukung operasional dan membantu jamaah Indonesia selama puncak haji. Satgas ditempatkan di titik layanan untuk memastikan transportasi, akomodasi, konsumsi, dan kesehatan berjalan lancar.

• Petugas adhoc Arafah
• Koordinator markas
• Pengawas konsumsi
• Unsur layanan lainnya

"Mereka akan memastikan transportasi, akomodasi, konsumsi. Kemudian kesehatan, bimbingan ibadah, hingga pelindungan jemaah berjalan maksimal,"

Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Maria Assegaff, menyatakan pemerintah menyiagakan tim medis dan fasilitas kesehatan lapangan selama fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Pemerintah menyiagakan satu pos kesehatan Indonesia di Arafah dan satu pos di Mina untuk memastikan layanan kesehatan cepat dan optimal.

"Kami menyiagakan masing-masing satu pos kesehatan Indonesia di Arafah dan di Mina. Pos kesehatan untuk memastikan layanan kesehatan dapat diberikan secara cepat dan optimal selama fase Armuzna,"

Meski ada langkah pemerintah, Timwas DPR mendorong penambahan tenaga kesehatan dan spesialis agar layanan medis selama haji 2026 dapat memenuhi kebutuhan jamaah lansia dan risti secara memadai.