Wakil Ketua DPRD Kritik Camat-Lurah Absen di Sosper Medan

Medan, Wakil Ketua DPRD Medan, Zulkarnaen, menyayangkan ketidakhadiran Camat Medan Timur dan Lurah Pulo Brayan Bengkel saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) yang digelar di wilayah mereka, Sabtu (7/11). Kegiatan itu dimaksudkan untuk menyerap aspirasi warga dan mendengar keluhan soal pelayanan publik. Zulkarnaen menyoroti masalah sampah dan banjir sebagai isu utama yang butuh perhatian aparat setempat.

Ketidakhadiran pejabat di acara wilayahnya

Zulkarnaen menilai camat dan lurah seharusnya hadir langsung ketika sosialisasi kebijakan digelar di wilayah mereka. Menurutnya, kehadiran itu penting agar persoalan warga dapat dicatat dan segera ditindaklanjuti. Ia mempertanyakan efektivitas penanganan bila aparat kecamatan dan kelurahan hanya mengandalkan laporan administratif.

“Bagaimana mungkin kita menyelesaikan persoalan banjir, kalau yang punya wilayah saja tidak hadir mendengar warganya sendiri?,” tegasnya.

Fokus pada sampah, parit, dan banjir

Zulkarnaen menegaskan bahwa pembahasan terkait sampah sangat tepat pada momen Sosper. Warga setiap hari menghadapi parit tersumbat, tumpukan sampah, dan banjir saat hujan turun. Ia menyebut normalisasi parit sebagai langkah mendesak yang memerlukan dukungan masyarakat dan keseriusan pemerintah setempat.

“Apalagi yang dibahas masalah sampah, tentu sangat tepat menerima aspirasi dan menyampaikan pesan dan arahan mengelola sampah dan dampak banjir,” ujar Zulkarnaen dengan nada tegas.

Harapan sinergi pemerintahan

Zulkarnaen menjelaskan kritiknya bukan untuk menyudutkan. Ia berharap seluruh unsur pemerintahan bersinergi mencari solusi atas keluhan warga. Menurutnya, Sosper bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang komunikasi antara wakil rakyat, pemerintah, dan masyarakat.

“Kita bukan cari-cari masalah, tetapi mencari solusi yang terbaik,” sebutnya.

Untuk tindak lanjut, Zulkarnaen meminta agar camat dan lurah hadir pada kegiatan sosialisasi berikutnya. Ia menuntut agar aparat tingkat kecamatan dan kelurahan aktif mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti keluhan warga. Beberapa langkah yang perlu diprioritaskan antara lain:

• Normalisasi parit untuk mengurangi risiko banjir.
• Penataan pengelolaan sampah di tingkat lingkungan.
• Koordinasi rutin antara DPRD, kecamatan, dan kelurahan.

Dengan kehadiran aparat di lapangan, Zulkarnaen optimistis solusi teknis dan kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Ia mengajak semua pihak memperkuat komunikasi agar permasalahan publik segera mendapat penanganan yang nyata.