Medan Perkuat Edukasi dan Deteksi Dini Kanker Payudara
Medan — Ketua Tim Penggerak PKK Kota Medan, Airin Rico Waas, menekankan pentingnya penguatan edukasi dan deteksi dini kanker payudara saat menerima audiensi tim Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat (6/11). Audiensi membahas rencana penelitian berjudul Penguatan Sistem Kesehatan Untuk Meningkatkan Deteksi dan Diagnosis Dini Kanker Payudara di Kota Medan.
Audiensi dan rencana penelitian
Tim peneliti FK USU memaparkan tujuan penelitian untuk memperkuat sistem kesehatan lokal dalam mendeteksi dan mendiagnosis kanker payudara lebih awal. Rencana ini melibatkan kolaborasi antarinstansi dan penguatan peran komunitas.
Integrasi edukasi ke program masyarakat
Airin menyampaikan dukungan penuh dan mengusulkan agar edukasi kesehatan dimasukkan ke program-program rutin seperti Posyandu dan kegiatan komunitas. Ia menilai program yang sudah berjalan dapat menjadi wadah efektif untuk menjangkau masyarakat luas.
"Posyandu kita memiliki program rutin. Nantinya, kita bisa mengundang dokter untuk sekaligus memberikan edukasi tentang kanker payudara dan program kesehatan lainnya. Kalau ada kegiatan komunitas, para dokter juga bisa kita libatkan," kata Airin Rico Waas.
Strategi penyampaian dan materi edukasi
Airin menyoroti perlunya materi yang dikemas kreatif, ringan, dan menarik agar mudah diterima semua usia, terutama generasi muda. Ia juga menegaskan bahwa edukasi harus mencakup panduan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI), pengenalan gejala awal, dan langkah deteksi dini.
"Edukasi ini harus kita kemas dalam bentuk yang ringan dan menarik. Jangan sampai ketika masyarakat melihat kontennya, mereka justru langsung melewati karena penyampaiannya kurang menarik," ujar Airin.
Kolaborasi lintas sektor dan data penelitian
Perwakilan tim peneliti dari Program Studi Kedokteran Keluarga dan Layanan Primer FK USU, dr. Ivana Alona, menyampaikan beberapa kendala utama: rendahnya kesadaran, stigma sosial, dan ketakutan terhadap diagnosis. Ia menekankan perlunya partisipasi berbagai pihak untuk mengatasi hambatan tersebut.
"Karenanya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan TP PKK, Posyandu, kader kesehatan, penyintas kanker, tokoh masyarakat, hingga dukungan dari keluarga sangat krusial," kata dr. Ivana Alona, MPH, Sp.KKLP.
Tim peneliti juga mengutip data kolaborasi USU dan SingHealth Duke-NUS Singapura sejak Mei 2025 yang menunjukkan sekitar 60 persen pasien kanker payudara datang ke fasilitas kesehatan pada stadium lanjut.
Pelibatan pemangku kepentingan
Untuk menjangkau lapisan masyarakat secara efektif, program yang direncanakan akan melibatkan:
- kader PKK
- kepala lingkungan (kepling)
- kader Posyandu
- penyintas kanker dan tokoh masyarakat
- tenaga medis dan keluarga pasien
Langkah berikutnya adalah menyusun materi edukasi yang mudah diakses dan menjadwalkan kegiatan penyuluhan bersama Posyandu serta komunitas lokal. Integrasi kegiatan ini diharapkan mempercepat deteksi kasus lebih awal dan menurunkan angka pasien yang datang pada stadium lanjut.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
TP PKK Medan dan PKS Sinergi Perkuat Ketahanan Keluarga
TP PKK Medan dan PKS Medan sepakat sinergi program ketahanan keluarga, perlindungan anak, dan pencegahan nar...
Husni Gelar Sarasehan Kebangsaan di Medan, Jelaskan Peran MPR RI
H.M. Husni menggelar Sarasehan Kebangsaan di Medan (6/11) untuk menjelaskan peran, fungsi, dan kewenangan MP...
Workshop Keuangan Desa Simalungun Dorong Nagori Mandiri
BPKP Sumut gelar workshop di Simalungun (5/11/2026) untuk memperkuat tata kelola keuangan desa dan mendorong...
Polres Belawan Gagalkan 3.060 Cartridge Vape Diduga Mengandung Etomidate
Polres Pelabuhan Belawan menggagalkan 3.060 cartridge vape diduga mengandung etomidate di Medan; DPRD member...
Turnamen Voli Antar Kecamatan Meriahkan HUT ke-15 NasDem Samosir
DPD NasDem Samosir menggelar turnamen voli antar kecamatan 7–8 Nov 2026 di Pangururan, diikuti sembilan tim...
Putusan MA dan MK soal Pendidikan Gibran Picu Dilema Politik DPR
Putusan MA dan pertimbangan MK soal pendidikan Gibran memicu potensi persoalan hukum dan politik yang menemp...