Workshop Keuangan Desa Simalungun Dorong Nagori Mandiri

SIMALUNGUN — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada Kamis, 5 November 2026, di Balei Harungguan Kantor Bupati Simalungun, Pematangraya. Kegiatan ini diikuti sekitar 200 peserta, terdiri dari camat dan pangulu, untuk memperkuat tata kelola keuangan desa serta mendorong kemandirian Nagori.

Tujuan dan sasaran workshop

Workshop bertujuan memperoleh gambaran pengelolaan dan pemanfaatan keuangan desa di tingkat kabupaten dan Nagori. Kegiatan juga fokus meningkatkan kapasitas aparatur daerah dan perangkat desa dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.

• Menguatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan Nagori.
• Mendorong pemberdayaan sumber daya manusia serta pengembangan usaha ekonomi produktif di desa.
• Menghasilkan rekomendasi strategis bagi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

Sambutan dan arahan Bupati

Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora mewakili Bupati Simalungun, dan diskusi panel dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Debora DPI Hutasoit.

Bupati Anton Achmad Saragih menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Kabupaten Simalungun sangat bergantung pada kinerja 386 Nagori. Ia meminta agar pangulu memahami kewenangan serta menjalankan pemerintahan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Kami meminta kepada seluruh Pangulu agar benar‑benar memahami kewenangan, tugas dan tanggung jawab, serta mampu mengelola pemerintahan Nagori secara profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Bupati.

Bupati menekankan pentingnya Dana Desa dan pendapatan Nagori sebagai instrumen percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Ia mengingatkan setiap rupiah yang dikelola adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan sejak perencanaan hingga pelaporan.

Penguatan pengawasan dan peran perangkat daerah

Bupati meminta camat memperkuat pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagori dan memberi solusi terhadap permasalahan pangulu. Kepada Inspektorat, ia mendorong agar pengawasan dimulai sejak tahap perencanaan, bukan hanya setelah masalah muncul.

Ia juga mendorong optimalisasi potensi unggulan Nagori dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) sebagai penggerak ekonomi lokal. Sinergi dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diminta untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan membuka akses permodalan bagi masyarakat.

Panel narasumber

Sesi diskusi menghadirkan empat narasumber utama:

1. KH. Muhammad Nuh (Anggota Komisi IV DPD RI) — memaparkan pengawasan DPR/DPD terhadap pelaksanaan undang‑undang, APBN, dan kebijakan terkait desa.
2. Tunas Agung Jiwa Brata (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Utara) — menjelaskan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
3. Mixnon Andreas Simamora (Sekretaris Daerah) — menyampaikan kewenangan daerah dan tugas pembantuan dalam pemberdayaan masyarakat desa.
4. Dr. Arman Sahri Harahap (Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, BPKP) — menguraikan pengawalan akuntabilitas tata kelola keuangan desa untuk kemandirian berkelanjutan.

Penutup: harapan dan tindak lanjut

Di akhir sambutan, Bupati berharap workshop tidak berakhir sebagai seremonial. Ia meminta peserta menggali pengetahuan, mencari solusi nyata, dan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan di Nagori masing‑masing.

“Bekerjalah dengan hati yang tulus, kelola keuangan dengan penuh tanggung jawab, dan bangun Nagori dengan penuh inovasi. Jadikanlah Nagori mandiri, produktif, transparan dan mampu bersaing ke depannya,” pesan Bupati.

Rekomendasi dari workshop diharapkan menjadi dasar perbaikan tata kelola dan program pemberdayaan desa di Simalungun ke depan.