DPR Minta Pemda Antisipasi Krisis Air Bersih

Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, meminta pemerintah daerah segera mengantisipasi meluasnya kekeringan yang memicu krisis air bersih. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026, menanggapi peringatan BMKG bahwa kekeringan akibat El Nino diperkirakan menguat hingga 2027.

Seruan DPR: langkah cepat dan terukur

Irmawan menekankan krisis air bersih bukan hanya soal pasokan minum. Ia memperingatkan dampak luas pada kesehatan, sanitasi, dan ekonomi keluarga.

"Kekeringan yang semakin meluas berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, salah satunya adalah krisis air bersih. Pemda harus segera melakukan langkah antisipatif dan bergerak cepat agar dampaknya tidak semakin meluas," kata Irmawan.

Ia menambahkan bahwa bila tidak ditangani, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti memasak, mandi, dan mencuci.

"Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti memasak, mandi, hingga mencuci. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit serta memperburuk kualitas hidup masyarakat," ucap Irmawan.

Langkah darurat yang diminta

Untuk penanganan segera, DPR meminta pemda memperbanyak distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Opsi yang disarankan meliputi penggunaan mobil tangki dan tandon air komunal.

Irmawan menekankan distribusi harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan agar masyarakat tidak menanggung biaya tambahan.

"Jangan sampai masyarakat yang sudah terdampak kekeringan justru harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih," ujar Irmawan.

Daerah terdampak dan data

BMKG menyebut beberapa wilayah yang terdampak kekeringan akibat El Nino. Wilayah tersebut antara lain:

• Bali
• Nusa Tenggara Barat
• Nusa Tenggara Timur
• Sumatra bagian selatan
• Kalimantan bagian Selatan
• Jawa Barat

Di Jawa Barat, BPBD melaporkan kekeringan meluas ke enam kabupaten dan satu kota, yaitu:

• Kabupaten Garut
• Kabupaten Bogor
• Kabupaten Bekasi
• Kabupaten Karawang
• Kabupaten Pangandaran
• Kabupaten Tasikmalaya
• Kota Sukabumi

Hingga awal Juli 2026, data BMKG dan BPBD Jawa Barat mencatat lebih dari 10.000 warga mengalami krisis air bersih.

Mitigasi jangka panjang

Selain penanganan darurat, Irmawan mendorong pemda agar tidak bersikap reaktif. Ia meminta pemetaan daerah rawan kekeringan diperbarui secara berkala sehingga bantuan bisa cepat dan tepat sasaran.

Langkah mitigasi yang disarankan antara lain optimalisasi cadangan air melalui embung, waduk, sumur bor, serta pemanenan air hujan. Koordinasi lintas pihak juga dianggap penting.

"Harus mengoptimalisasi cadangan air melalui embung, waduk, sumur bor, serta pemanenan air hujan di daerah. Koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, PDAM, pemerintah desa, hingga dunia usaha juga harus diperkuat," kata Irmawan.

BMKG memperingatkan kondisi kering ini kemungkinan berlanjut hingga 2027. Dengan prediksi tersebut, upaya penanggulangan dan mitigasi harus dipercepat agar dampak sosial dan ekonomi dapat diminimalkan.