DPRD Minta Skema Kredit Murah Pengganti Prokesra untuk UMKM Jatim

SURABAYA — DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi memastikan ketersediaan skema pembiayaan atau kredit berbunga murah bagi pelaku UMKM, meski Program Kredit Sejahtera (Prokesra) tidak lagi dialokasikan dalam APBD 2026. Permintaan ini disampaikan anggota Komisi C DPRD Jatim, Fuad Benardi, pada Senin (6/7/2026).

Mendesak agar akses modal murah tetap ada

Fuad menilai akses permodalan dengan bunga ringan penting untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menegaskan penghentian Prokesra tidak boleh membuat pelaku usaha kehilangan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

"Ke depan sebaiknya kita sama-sama lebih teliti dalam perencanaan agar program-program unggulan Pemprov tetap hadir di tengah masyarakat. Pelaku UMKM di Jawa Timur sangat terbantu dengan adanya akses modal berbunga murah,"

Evaluasi perencanaan program pemerintah

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu meminta ketidakhadiran Prokesra dalam anggaran 2026 menjadi bahan evaluasi. Menurutnya, program yang telah dirasakan manfaatnya masyarakat perlu memiliki kesinambungan melalui skema lain dengan tujuan serupa.

Selama ini Prokesra berfungsi memperluas akses pembiayaan UMKM melalui subsidi bunga kredit sehingga biaya modal lebih terjangkau. Penghapusan program tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap kelangsungan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.

Permintaan konkret kepada Pemprov

DPRD mendorong Pemprov segera memastikan adanya skema pengganti yang mempermudah akses kredit bagi UMKM. Selain itu, proses pengajuan perlu disederhanakan tanpa mengabaikan aturan dan kepatuhan yang berlaku.

"Harapannya proses pengajuannya tidak berbelit, tetapi tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku,"

Impak dan prospek ke depan

Keberlanjutan akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing UMKM di Jawa Timur. Dengan dukungan permodalan yang mudah dijangkau, pelaku usaha diharapkan mampu memperluas usahanya sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Ke depan, DPRD dan Pemprov diharapkan berkoordinasi untuk merancang skema pembiayaan alternatif yang jelas mekanisme, tujuan, dan indikator keberlanjutannya. Evaluasi perencanaan anggaran juga perlu dilakukan agar program prioritas masyarakat tidak terputus tiba-tiba.