Pemerintah Setujui Tenor KPR FLPP 40 Tahun bagi MBR

Pemerintah menyetujui perpanjangan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP hingga 40 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Keputusan itu diambil dalam Rapat Komite Tapera di Jakarta Pusat, 24 Juni 2026, dan diiringi kebijakan mempertahankan suku bunga rumah subsidi agar hunian lebih terjangkau.

Keputusan dan rincian suku bunga

Rapat yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyetujui tenor panjang untuk meningkatkan daya jangkau kredit perumahan MBR. Pemerintah juga mempertahankan suku bunga rumah subsidi sesuai arahan Presiden.

Kita konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5 persen. Rumah susun subsidi 6 persen dengan tenor bisa 40 tahun

Realisasi penyaluran FLPP

Komite Tapera mengevaluasi realisasi penyaluran FLPP sepanjang 2026 hingga pertengahan Juni. Hingga 23 Juni, realisasi tercatat mencapai 81.268 unit senilai Rp10,1 triliun. Jika ditambah rumah yang sudah memasuki tahap akad kredit, total menjadi 103.003 unit atau sekitar 29,43% dari target tahunan 350.000 unit.

Strategi untuk mengejar target

BP Tapera menyiapkan beberapa langkah untuk mempercepat penyaluran FLPP tahun ini. Fokusnya pada perluasan pasar dan penggunaan teknologi untuk promosi.

• Penguatan promosi dan segmentasi pasar
• Sinergi dan kolaborasi antarinstansi
• Penguatan digital marketing
• Implementasi tenor pembiayaan maksimal 40 tahun

Strategi capaian 350.000 unit dari BP Tapera di antaranya adalah penguatan target market segmentasi, penguatan promosi. Selain itu, penguatan sinergi dan kolaborasi, penguatan digital marketing, serta implementasi kebijakan maksimal tenor pembiayaan FLPP 40 tahun

Hambatan dan solusi perizinan

Rapat membahas kendala terkait kebijakan Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Baku Sawah yang menghambat penerbitan perizinan. Pemerintah mengambil langkah menerbitkan keputusan bersama untuk mempercepat perizinan dan penerbitan sertifikat.

Selain itu, implementasi relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK mendapat dukungan lewat percepatan pembaruan data kredit dan akses pengecekan langsung kepada BP Tapera.

Skema rumah susun subsidi

Pemerintah juga mengkaji skema pembiayaan rumah susun subsidi untuk mendorong minat hunian vertikal. Salah satu opsi yang dibahas adalah angsuran sekitar Rp700 ribuan melalui mekanisme suku bunga berjenjang.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan menjelaskan konsep KPR Rusun Inden, yakni pendaftaran calon pembeli sebelum pembangunan selesai, untuk meningkatkan minat pasar.

Dukungan lembaga dan harapan

Saya ingin rusun subsidi ini dibuat dengan kualitas yang bagus agar lebih menarik peminatan untuk dihuni. Kami juga akan menyesuaikan terkait tenor dan luasannya

Kami berharap BP Tapera punya mapping untuk bagaimana para pekerja dan buruh memiliki rumah dengan skema yang menarik. Karena perumahan layak menjadi upaya pemerintah untuk hadir memberikan rumah layak bagi buruh, itulah tugas kita yang ada di komite ini

Pemerintah optimistis kebijakan tenor 40 tahun dan suku bunga subsidi yang dipertahankan akan memperkuat capaian penyaluran FLPP dan mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah sebagai prioritas nasional.