DPR Minta LPP Perbanyak Konten Positif untuk Lawan Hoaks
Komisi VII DPR RI mendorong Lembaga Penyiaran Publik (LPP) memperbanyak konten positif untuk membendung maraknya hoaks dan dominasi berita negatif di ranah digital. Dorongan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan LPP TVRI, RRI, dan LKBN Antara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
Dorongan DPR: peran LPP sebagai penyeimbang informasi
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menilai tantangan penyiaran publik kian berat karena arus informasi negatif di media sosial. Ia meminta LPP, terutama RRI, memperkuat peran untuk membentuk pandangan publik—khususnya generasi muda—terhadap Indonesia.
"Semakin hari tantangannya semakin besar. Berita buruk, hoaks, dan berbagai informasi negatif semakin mendominasi. Kalau tidak menjadi perhatian, ini bisa membahayakan ke depan,"
Chusnunia Chalim
Mengapa konten positif penting
Chusnunia menggarisbawahi algoritma platform digital yang cenderung memperkuat konten negatif, sehingga kabar baik sering tenggelam. Padahal, menurut pengalamannya saat bertemu masyarakat di berbagai daerah, masih banyak optimisme dan inisiatif positif yang layak diberitakan.
Oleh karena itu, ia berharap LPP menjadi "panggilama" dalam menyebarkan kabar baik dan informasi akurat yang membangun kepercayaan publik.
RRI perkuat transformasi digital dan produksi siniar
Menjawab tuntutan itu, Direkrut Utama LPP RRI, I Hendrasmo, menyatakan RRI sedang memperkuat transformasi digital. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan produksi siniar (podcast) dan produk audio digital lain untuk menjangkau audiens yang kini lebih banyak mengonsumsi konten suara.
"Kami memperkuat konten digital dan memperbarui siniar (podcast). Kami dorong agar semakin banyak produk siniar karena secara realitas lebih disukai masyarakat saat ini,"
I Hendrasmo
Hendrasmo menyebut RRI telah menjalin kerja sama distribusi konten dengan platform audio digital seperti Spotify. Ia menekankan siniar tidak harus audiovisual; format audio yang kuat, seperti storytelling dan monolog, menjadi keunggulan RRI.
- Meningkatkan produksi siniar berkualitas
- Kolaborasi distribusi dengan platform audio digital
- Menghidupkan kembali format storytelling dan monolog
Dukungan anggaran dan langkah ke depan
Komisi VII juga mengingatkan perlunya dukungan anggaran untuk memperkuat fungsi pelayanan informasi lembaga penyiaran publik. Dana yang memadai dianggap penting agar LPP dapat lebih optimal memproduksi konten positif dan menjangkau audiens muda.
Langkah selanjutnya adalah monitoring bersama efektivitas program konten positif dan memperluas kolaborasi antarplatform agar pesan konstruktif lebih mudah ditemukan oleh publik.
Penguatan konten positif diharapkan tidak hanya meredam hoaks, tetapi juga membangun narasi yang mencerminkan semangat dan capaian masyarakat Indonesia.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Komnas HAM Temukan Dugaan Pelanggaran HAM di Intan Jaya
Komnas HAM menemukan dugaan pelanggaran HAM atas kematian Okto Tigau di Intan Jaya setelah pemantauan 3-5 Ju...
Kemensos Dorong Penerima Bansos Jadi Anggota Koperasi Merah Putih
Kemensos mendorong penerima bansos menjadi anggota dan pelaku usaha di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih u...
Wamenko Otto Dorong Penguatan Peran Paralegal di Daerah
Wamenko Otto mendorong penguatan peran paralegal untuk memperluas akses keadilan dan dorong kolaborasi denga...
RRI Hadapi Efisiensi Anggaran, Jaga Kinerja dan Kepercayaan Publik
RDP Komisi VII dengan LPP RRI (16 Juli 2026) menegaskan efisiensi anggaran tak boleh mengorbankan kinerja da...
Pratikno: Dana Pendidikan LPDP Harus Beri Manfaat Nyata
Menko PMK Pratikno menegaskan Dana Pendidikan LPDP harus mendukung prioritas pembangunan dan memberi manfaat...
Prabowo: LNG Abadi Masela Kunci Hilirisasi dan Industrialisasi
Presiden Prabowo menyebut Proyek LNG Abadi Masela kunci hilirisasi dan industrialisasi, dengan investasi Rp3...