Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Presiden Prabowo, Wamentan Jelaskan
Wakil Menteri Pertanian Sudaryonoketahanan pangan adalah fondasi dalam mewujudkan transformasi ekonomi nasional dan menjadi agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan pada Rapat Kerja Nasional GEKIRA di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026, sebagai respons terhadap kebutuhan kesejahteraan dan kedaulatan pangan bangsa.
Ketahanan pangan sebagai prioritas nasional
Sudaryono menjelaskan bahwa sektor pangan menempati posisi strategis dalam visi pembangunan Presiden Prabowo. Menurutnya, ketahanan pangan berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat, stabilitas ekonomi, dan kemandirian bangsa.
Ketahanan pangan bukan sekadar soal produksi beras atau komoditas pertanian, tetapi soal kedaulatan bangsa. Presiden Prabowo memiliki komitmen yang sangat kuat agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.
Langkah strategis pemerintah
Pemerintah disebut sedang menjalankan berbagai langkah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan produksi serta memperbaiki tata kelola sektor pertanian.
- Peningkatan produksi pertanian.
- Optimalisasi pemanfaatan lahan.
- Modernisasi teknologi dan mekanisasi pertanian.
- Pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi.
- Penguatan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.
Peran organisasi dan masyarakat
Sudaryono menekankan bahwa keberhasilan program memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti GEKIRA dan kelompok relawan yang mendukung pemerintahan saat ini. Ia mengajak kader dan simpatisan untuk turut menjelaskan manfaat kebijakan kepada masyarakat agar agenda pembangunan dipahami secara utuh.
Kita telah bersama-sama berjuang dan memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Setelah kemenangan diraih, tugas kita adalah mengawal agar seluruh program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Perbaikan tata kelola dan penutupan kebocoran
Selain memperkuat sektor pangan, pemerintah juga melakukan pembenahan sistem untuk menutup kebocoran yang merugikan negara. Beberapa fokus perbaikan meliputi penindakan praktik korupsi, penyimpangan anggaran, over invoicing, dan transfer pricing.
Menurut Sudaryono, langkah memperbaiki sistem mungkin mengganggu pihak berkepentingan, tetapi diperlukan untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat.
GEKIRA dan dukungan politik
Rakernas GEKIRA 2026 mengusung tema Transformasi Ekonomi Nasional dalam Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum PP GEKIRA, Nikson Silalahi, menyatakan forum itu penting untuk menyusun program kerja yang relevan dan konkret, sekaligus memperkuat dukungan organisasi terhadap agenda pembangunan nasional.
Pemerintah menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, dan implementasi kebijakan ketahanan pangan akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan transformasi ekonomi ke depan.
Berita Terkait
KLH Dukung Inovasi Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan
KLH siap dukung program Presiden lewat inovasi lingkungan dan safeguard untuk memastikan pembangunan tetap b...
POSSI Bali Luncurkan Task Force Jaladhipa Dewata untuk Konservasi Laut
POSSI Bali meluncurkan Task Force Jaladhipa Dewata pada 13 Juni 2026 untuk memperkuat konservasi laut lewat...
BURT DPR Soroti Layanan Pascatindakan di National Hospital Surabaya
Syarif Fasha minta peningkatan layanan pascatindakan di National Hospital Surabaya agar komunikasi dan kepua...
Pertamina Pastikan Distribusi Pertalite ke Seluruh SPBU Normal
Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi Pertalite ke SPBU berjalan normal, dengan pemantauan stok real-t...
Komisi V Dorong Evaluasi Aturan Perlintasan Sebidang
Komisi V DPR minta evaluasi regulasi perlintasan sebidang usai kunjungan ke Stasiun Besar Bogor untuk tingka...
PU Alokasikan Rp1,65 Triliun untuk IBM di 4.127 Lokasi 2027
Kementerian PU mengalokasikan Rp1,65 triliun untuk IBM 2027, menjangkau 4.127 lokasi guna memperkuat layanan...