Pengamat: Kasus Keracunan Perkuat Sorotan pada Program MBG
Medan, 15 September — Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik Elfenda Ananda menilai polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak semata soal politik setelah terungkap kasus keracunan di beberapa daerah, termasuk Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikan menanggapi komentar Kepala Badan Gizi Nasional Pusat, Sudaryono, yang menyebut masalah MBG melebar menjadi tarik-menarik kepentingan ideologis dan politik.
Fakta keracunan yang tak terbantahkan
Elfenda menegaskan adanya laporan siswa keracunan di sejumlah lokasi menjadi alasan kuat munculnya sorotan dari guru, orang tua, media, dan masyarakat. Ia menyebutkan insiden di Berastagi sebagai salah satu contoh nyata yang tidak bisa diabaikan.
"Fakta bahwa di beberapa tempat pelaksanaan MBG mengalami keracunan tidak bisa dipungkiri. Salah satunya di Berastagi, Kabupaten Karo. Banyak wilayah lain juga mengalami kejadian serupa,"
Hasil laboratorium dan bukti
Menurut Elfenda, pemeriksaan laboratorium menemukan tiga jenis bakteri berbahaya pada sampel makanan dengan kadar yang melebihi ambang batas. Temuan ini, kata dia, menjadi bukti konkret yang menuntut respons serius dari penyelenggara program.
Temuan laboratorium tersebut memperkuat klaim bahwa masalah bukan sekadar narasi publik, tetapi berdampak langsung pada keselamatan siswa yang menjadi penerima manfaat MBG.
Desakan evaluasi menyeluruh
Elfenda mengimbau pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Evaluasi sebaiknya mencakup kualitas bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga pengawasan keamanan pangan.
"Yang diramaikan itu karena faktanya siswa keracunan akibat MBG. Jadi bukan karena guru, orang tua, media, atau masyarakat sengaja meramaikan,"
Ia menekankan perbaikan prosedur lebih penting daripada sekadar mengganti pimpinan lembaga.
- Kualitas bahan baku
- Proses pengolahan makanan
- Rantai distribusi dan penyimpanan
- Pengawasan dan uji laboratorium berkala
"Persoalan MBG harus dievaluasi dan diperbaiki, bukan sekadar mengganti pimpinan BGN. Kalau memang tidak ingin diramaikan, jangan sampai ada lagi anak yang keracunan,"
Implikasi dan langkah ke depan
Kasus ini membuka pertanyaan lebih luas tentang tata kelola program pangan sekolah. Jika tidak ditangani tuntas, risiko kesehatan anak dan kepercayaan publik terhadap program berpotensi menurun.
Langkah berikut yang disarankan adalah audit independen pelaksanaan MBG dan penerapan standar keamanan pangan yang ketat agar insiden serupa tidak terulang.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Wali Kota Sabang Serahkan Bantuan untuk Pekerja Cuci di Kuta Timu
Wali Kota Sabang kunjungi Siti Rohamah di Kuta Timu dan serahkan bantuan tunai serta peralatan cuci untuk me...
Bupati Asahan Tegaskan Sinergi Pemda Percepat Pembangunan
Bupati Asahan minta sinergi antar Pemda di Rapat Revisi UU 23/2014 untuk percepat pembangunan dan tingkatkan...
Koperasi Desak Eksekusi Putusan MA atas Lahan Eks PT Torganda
Koperasi mendesak eksekusi dua putusan MA atas 47.000 ha lahan eks PT Torganda; menuntut kepastian hak dan p...
Polrestabes Medan Gerebek Rumah di Jalan Jermal, Dua Orang Diamankan
Tim gabungan Polrestabes Medan menggerebek rumah di Jalan Jermal pada 30/10; ditemukan barang bukti narkoba...
Pengadilan Agama Stabat Naik Jadi Kelas IA, PIRSM Diluncurkan
Plt. Bupati Langkat apresiasi kenaikan Pengadilan Agama Stabat ke Kelas IA dan peluncuran aplikasi PIRSM unt...
Dekranasda Sabang Dorong Produk IKM Kakao dan Kemasan
Ketua Dekranasda Sabang kunjungi Sentra IKM Kakao dan Rumah Kemasan di Sabang Fair untuk dorong promosi, kem...