APBD Medan 2027: Wali Kota Ajukan Rp7,16 Triliun untuk 17 Program Prioritas

Medan — Wali Kota Medan, Rico Waas, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027 pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (14/9). Dalam nota keuangan itu, ia memproyeksikan belanja daerah mencapai Rp7,16 triliun untuk mengoptimalkan 17 program prioritas pembangunan daerah.

Proyeksi anggaran dan fokus belanja

Rico Waas menjelaskan alokasi anggaran akan diarahkan pada beberapa sektor strategis. Prioritas meliputi pendidikan, kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta pengelolaan lingkungan.

Menurutnya, tujuan penyusunan anggaran ini adalah mewujudkan Medan yang inklusif, maju, dan berkelanjutan melalui semangat transformasi data terintegrasi.

"Alokasi anggaran akan diarahkan secara proporsional untuk memperkuat berbagai sektor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan UMKM dan pengelolaan lingkungan. Hal ini demi mewujudkan Medan Bertuah yang Inklusif, Maju, Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data,"

Keluhan warga terhadap proyek Imigrasi Kisaran

Di sisi lain, proyek pembangunan gedung baru Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai di Jalan Abdi Setya Bhakti, Kisaran, Kabupaten Asahan, menuai keluhan warga sekitar. Aktivitas pengangkutan tanah dan pengoperasian alat berat diduga menimbulkan polusi debu tebal serta kebisingan yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

Debu dari material bangunan dilaporkan beterbangan hingga ke pemukiman dan warung di sepanjang jalan. Warga juga menyatakan kekhawatiran terhadap potensi dampak pada keamanan bangunan di sekitarnya.

Jalan rusak mengancam mata pencaharian di Tapsel

Masalah infrastruktur juga muncul di perbukitan Dusun Sirame-ramean, Desa Sisundung, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Jalan berlubang yang kerap tergenang saat hujan berubah menjadi kubangan lumpur licin, menyulitkan mobilitas warga.

Para petani salak, karet, dan komoditas lain harus melewati kondisi jalan yang sulit dilalui kendaraan. Kondisi ini menambah biaya angkut hasil bumi, mengganggu akses pendidikan dan layanan dasar, serta meningkatkan risiko keselamatan pengguna jalan.

Implikasi dan kebutuhan tindak lanjut

Penyampaian nota keuangan APBD 2027 menempatkan sejumlah tantangan nyata di hadapan pemerintahan kota dan legislatif. Selain pengelolaan anggaran untuk program prioritas, keluhan warga terkait proyek konstruksi dan kondisi jalan desa menyoroti kebutuhan pengawasan lingkungan dan perbaikan infrastruktur yang mendesak.

Langkah selanjutnya akan menentukan bagaimana anggaran dialokasikan untuk mengatasi gangguan lingkungan akibat pembangunan serta memperbaiki akses jalan yang memengaruhi mata pencaharian warga.