Kepala BGN Baru Diminta Pulihkan Kepercayaan Publik

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) baru, Sudaryono, segera membenahi tata kelola internal lembaga dan memulihkan kepercayaan publik setelah kasus korupsi yang mencuat. Permintaan itu disampaikan pada Kamis, 23 Juli 2026, menyoroti potensi konflik kepentingan hingga kebijakan moratorium dapur.

Sorotan konflik kepentingan dan dapur SPPG

Yahya mengingatkan pentingnya membersihkan BGN dari praktik yang berpotensi konflik kepentingan. Salah satu fokus adalah dugaan pegawai BGN yang memiliki dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menegaskan agar kepemimpinan baru menindaklanjuti temuan tersebut dan menata ulang mekanisme pengawasan internal. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan program berjalan transparan dan akuntabel.

Juga harus dapat membersihkan kalangan internal. Sebab, ditengarai banyak pegawai BGN yang mempunyai dapur,

Tiga kebijakan prioritas menurut DPR

Yahya menyebut ada tiga kebijakan yang harus dilanjutkan dan diperjelas oleh BGN. Ketiga poin itu bertujuan menata program supaya tepat sasaran dan efisien.

• Moratorium pembangunan dapur baru
• Refocusing penerima manfaat
• Efisiensi anggaran

Namun, menurut Yahya, moratorium tidak boleh tanpa batas waktu. BGN perlu memberi kepastian bagi dapur yang telah dibangun melalui klasifikasi tahap pembangunan yang jelas.

Terkait moratorium harus ada limitasi waktu supaya bisa memberikan kepastian bagi dapur-dapur yang sudah selesai dibangun. Harus dibuat klasifikasi dapur pada tahap mana yang bisa dilanjutkan dan dapur pada tahap mana yang tidak dapat dilanjutkan,

Harapan pemulihan citra dan posisi program MBG

Yahya menilai pemulihan citra BGN penting agar masyarakat kembali percaya pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan MBG sebagai program strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Saya berharap Kepala BGN yang baru dapat memperbaiki citra BGN yang terpuruk di masyarakat akibat kasus korupsi. Kepala BGN yang baru harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa program MBG adalah program strategis yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya dalam menyiapkan SDM yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045,

Respons dan komitmen Sudaryono

Usai dilantik di Istana Negara pada Rabu, 22 Juli 2026, Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa ia tidak memiliki titik SPPG maupun dapur MBG milik keluarga. Ia juga berjanji memperbaiki tata kelola BGN.

Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak, tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG,

Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki, yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record-nya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat,

Sudaryono menekankan digitalisasi dan pencatatan sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi. Ia juga menyatakan anggaran MBG harus tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat.

Implikasi dan langkah ke depan

Komitmen DPR dan kepala baru membuka peluang reformasi internal BGN. Implementasi moratorium yang terukur dan audit internal diperlukan untuk memulihkan kepercayaan. Selanjutnya, publik akan menilai efektivitas perbaikan melalui transparansi penyaluran anggaran dan perubahan tata kelola.