Kenaikan Harga Pertamax Picu Risiko ke 169 Juta Kelas Menengah
Surabaya — Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, Darmadi Durianto, memperingatkan efek domino dari kenaikan harga Pertamax yang dapat menekan ekonomi 169 juta penduduk kelas menengah. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan di DPD pada Rabu (17/6/2026).
Kenaikan harga dan waktu
Mulai 10 Juni 2026, harga Pertamax naik Rp3.950 per liter. Harga di wilayah Jawa, termasuk Surabaya, berubah dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan ini menambah beban langsung pada pengeluaran energi rumah tangga.
Dampak langsung pada kelas menengah
Darmadi menekankan kelas menengah paling terpukul karena sebagian besar pengguna aktif Pertamax berasal dari kelompok ini. Dengan pendapatan yang relatif stagnan, kenaikan tarif bahan bakar mendorong pengeluaran rumah tangga naik signifikan.
Maka yang akan terjadi adalah daya beli turun dan itu akan memengaruhi daya beli masyarakat secara luas.
Selain itu, kelompok ini biasanya tidak menerima bantuan sosial. Akibatnya, penurunan daya beli bisa meluas dan menurunkan konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang ekonomi.
Risiko bagi sektor keuangan
Kelas menengah umumnya memiliki kewajiban finansial tetap, seperti cicilan KPR dan kredit kendaraan. Darmadi memperingatkan pengalihan pengeluaran ke biaya energi dapat mengurangi kemampuan bayar cicilan, sehingga berpotensi meningkatkan angka kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) di perbankan.
Di banyak negara, kelas menengah ini yang bergerak dan itu yang merubuhkan pemerintah, contohnya di Chili.
Desakan solusi dan data pendukung
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi mendesak pemerintah merumuskan langkah konkret untuk melindungi kelompok menengah agar dampak domino tidak meluas.
Sekarang apa langkah pemerintah untuk bisa menyelamatkan mereka? Ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena domino efeknya sangat panjang.
Data BPS menunjukkan jumlah kelas menengah di Indonesia menyusut dalam beberapa tahun terakhir. Jumlahnya turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan ini menambah urgensi kebijakan yang tepat sasaran.
Dengan kontribusi konsumsi rumah tangga sebesar 56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tekanan pada kelas menengah berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah dan otoritas keuangan diharapkan menimbang insentif atau kebijakan mitigasi yang dapat meredam dampak jangka pendek tanpa mengabaikan stabilitas fiskal jangka panjang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
ASDP dan Pemkab Banyuwangi Bahas Solusi Antrean Pelabuhan Ketapang
ASDP dan Pemkab Banyuwangi bersepakat percepat peningkatan dermaga, perluasan buffer zone, dan kapal bantuan...
AirNav Bantu Kampung Seling: Turbin PLTMH & Fasilitas Dasar
AirNav dan Pemkab Banyuwangi serahkan turbin PLTMH, musala, ruang kelas, dan sanitasi untuk Kampung Seling p...
DPC PDI Perjuangan Kediri Gelar Tahlil 7 Hari untuk Guruh
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri menggelar tahlil tujuh hari untuk Guruh Soekarnoputra, menekankan pentin...
Pemkab Jember Atur Jam Operasional untuk Redam Konflik Pasar Tanjung
Pemkab Jember dan DPRD setujui pengaturan jam operasional Pasar Tanjung sementara menunggu revitalisasi dan...
Warga Surabaya Keluhkan Data Desil Tak Sesuai, DPRD Minta Pendataan
Warga Sukolilo mengeluh peringkat desil tak sesuai; DPRD minta RT/RW mendata warga untuk pendampingan pengaj...
Ratusan Warga Gelar Tahlil untuk Guruh Soekarnoputra di Bangkalan
Ratusan kader dan warga Bangkalan menggelar doa bersama dan tahlil Jumat malam untuk mengenang tujuh hari wa...