Politik

Kenaikan Harga Pertamax Picu Risiko ke 169 Juta Kelas Menengah

Bagikan:
Ilustrasi pengisian Pertamax di SPBU sebagai simbol dampak kenaikan harga BBM

Surabaya — Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, Darmadi Durianto, memperingatkan efek domino dari kenaikan harga Pertamax yang dapat menekan ekonomi 169 juta penduduk kelas menengah. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan di DPD pada Rabu (17/6/2026).

Kenaikan harga dan waktu

Mulai 10 Juni 2026, harga Pertamax naik Rp3.950 per liter. Harga di wilayah Jawa, termasuk Surabaya, berubah dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan ini menambah beban langsung pada pengeluaran energi rumah tangga.

Dampak langsung pada kelas menengah

Darmadi menekankan kelas menengah paling terpukul karena sebagian besar pengguna aktif Pertamax berasal dari kelompok ini. Dengan pendapatan yang relatif stagnan, kenaikan tarif bahan bakar mendorong pengeluaran rumah tangga naik signifikan.

Maka yang akan terjadi adalah daya beli turun dan itu akan memengaruhi daya beli masyarakat secara luas.

Selain itu, kelompok ini biasanya tidak menerima bantuan sosial. Akibatnya, penurunan daya beli bisa meluas dan menurunkan konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang ekonomi.

Risiko bagi sektor keuangan

Kelas menengah umumnya memiliki kewajiban finansial tetap, seperti cicilan KPR dan kredit kendaraan. Darmadi memperingatkan pengalihan pengeluaran ke biaya energi dapat mengurangi kemampuan bayar cicilan, sehingga berpotensi meningkatkan angka kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) di perbankan.

Di banyak negara, kelas menengah ini yang bergerak dan itu yang merubuhkan pemerintah, contohnya di Chili.

Desakan solusi dan data pendukung

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi mendesak pemerintah merumuskan langkah konkret untuk melindungi kelompok menengah agar dampak domino tidak meluas.

Sekarang apa langkah pemerintah untuk bisa menyelamatkan mereka? Ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena domino efeknya sangat panjang.

Data BPS menunjukkan jumlah kelas menengah di Indonesia menyusut dalam beberapa tahun terakhir. Jumlahnya turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan ini menambah urgensi kebijakan yang tepat sasaran.

Dengan kontribusi konsumsi rumah tangga sebesar 56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tekanan pada kelas menengah berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah dan otoritas keuangan diharapkan menimbang insentif atau kebijakan mitigasi yang dapat meredam dampak jangka pendek tanpa mengabaikan stabilitas fiskal jangka panjang.

J
Penulis
John Doe

No bio yet 😊

Berita Terkait