Komisi VII Dorong Kenaikan Anggaran untuk Pemberdayaan Ekonomi

Komisi VII DPR RI mendorong kenaikan anggaran kementerian/lembaga untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay saat rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026. Dia menilai alokasi anggaran yang kecil akan membatasi dampak program terhadap masyarakat.

Dorongan kenaikan anggaran

Saleh menegaskan Komisi VII sedang mengupayakan peningkatan anggaran untuk sektor-sektor yang langsung menyentuh masyarakat. Ia menyebut upaya ini penting agar program pemberdayaan tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas. Menurut Saleh, realokasi atau penambahan anggaran perlu diprioritaskan agar berdampak nyata.

“Karena itu maka kami ingin anggarannya naik. Nah sekarang ini kan sudah kita upayakan nih, saya tidak tahu kenapa kok belum naik juga ini,”

Sektor yang dibidangi Komisi VII

Komisi VII membidangi sejumlah sektor yang dianggap strategis untuk pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Saleh mencontohkan peran Kementerian Perindustrian dalam mendorong skala ekonomi melalui pengembangan kawasan industri. Ia menilai kebijakan besar di sektor industri dapat berdampak luas, tetapi pemberdayaan lokal tetap membutuhkan dukungan anggaran khusus.

“Jadi kalau kita lihat sekarang misalnya Kementerian Perindustrian, itu kan ekonominya bisa besar. Kalau misalnya industri misalnya sekarang kami lagi membahas undang-undang kawasan industri, itu urusannya urusan bisnis besar,”

Selain industri, Komisi VII juga fokus pada:

• UMKM
• Pariwisata
• Ekonomi kreatif
• Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Dampak anggaran terhadap masyarakat

Saleh menegaskan hubungan langsung antara besaran anggaran kementerian dan efektivitas pemberdayaan. Ia mengutip arahan Presiden bahwa APBN harus memberikan dampak nyata bagi ekonomi rakyat. Oleh karena itu, menurutnya, anggaran yang memadai menjadi tolok ukur keberhasilan program pemberdayaan.

“Kalau anggaran di kementeriannya kecil berarti pemberdayaan ke masyarakat dampaknya kecil, begitu ukurannya. Presiden ngomong tuh bahwa APBN itu harus berdampak nyata kepada ekonomi masyarakat,”

Prospek dan langkah selanjutnya

Komisi VII berencana melanjutkan pembahasan anggaran dalam forum mitra kerja dan rapat-rapat anggaran berikutnya. Fokusnya pada memastikan alokasi anggaran terarah ke program pemberdayaan yang berdampak langsung. Jika upaya ini berhasil, diharapkan pelaku UMKM dan pelaku ekonomi kreatif menerima manfaat lebih nyata dari APBN.

Langkah konkret dan penyusunan prioritas anggaran akan menjadi kunci agar program pemberdayaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.