Komisi VII Minta Kementerian UMKM Integrasikan Ekosistem UMKM

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, meminta Kementerian UMKM berperan sebagai pengarah dan pengintegrasi seluruh ekosistem UMKM. Permintaan itu disampaikan saat rapat kerja dengan mitra kerja Komisi VII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026. Evita menilai program dan anggaran UMKM yang tersebar belum menjawab masalah mendasar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Permintaan integrasi ekosistem

Evita menggarisbawahi perlunya peran sentral kementerian untuk menyatukan program-program UMKM yang ada di tingkat pusat dan daerah. Ia menilai ketidakterpaduan menyebabkan dukungan kepada pelaku UMKM tidak efektif. Integrasi diharapkan memperjelas alur program dan meningkatkan dampak bagi usaha mikro dan kecil.

“Dari apa yang disampaikan tadi, intinya kalau saya lihat ya Kementerian UMKM ini harus mengambil peran sebagai pengarah. Selain itu juga sebagai pengintegrasi seluruh ekosistem daripada UMKM,”

Kendala yang masih dihadapi UMKM

Dalam rapat, Evita menyebut sejumlah kendala utama yang masih sering dikeluhkan pelaku UMKM. Masalah tersebut berkaitan dengan proses legalitas, adaptasi teknologi, akses pasar, serta pembiayaan. Menurutnya, penyebaran program dan anggaran yang tidak terkoordinasi membuat UMKM tetap kesulitan mengatasi kendala ini.

• Legalitas: Sulitnya pengurusan izin dan dokumen usaha.
• Teknologi: Rendahnya adopsi digital dan pelatihan yang terbatas.
• Akses pasar: Terbatasnya saluran pemasaran yang berkelanjutan.
• Pembiayaan: Kesulitan mendapatkan modal dengan syarat yang wajar.

“Jangan sampai programnya banyak sebagaimana yang tadi disampaikan, tersebar, anggaran juga tersebar tapi pelaku UMKM kita tetap kesulitan. Di dalam memperoleh legalitas, adaptasi terhadap teknologi, akses pasar, dan akses pembiayaan,”

Ukuran keberhasilan yang diusulkan

Evita menekankan bahwa keberhasilan kementerian tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan. Menurutnya, tolok ukur yang lebih relevan adalah meningkatnya produktivitas dan kemandirian UMKM. Ia menilai kementerian sebaiknya fokus pada indikator nyata seperti kemampuan UMKM untuk naik kelas dan bersaing di pasar.

“Menurut saya sih Pak Menteri, ukuran keberhasilan dari satu kementerian itu bukan banyaknya kegiatan ya. Melainkan semakin banyaknya UMKM kita yang produktif, mandiri, tentunya berdaya saing, dan benar-benar bisa naik kelas,”

Implikasi dan langkah ke depan

Permintaan integrasi ini membuka tekanan agar kementerian menyusun strategi koordinasi antar lembaga dan daerah. Ke depan, implementasi yang lebih terstandardisasi dan terukur akan menjadi kunci untuk mengatasi hambatan yang diidentifikasi. Para pemangku kepentingan diharapkan mengikuti rekomendasi agar dukungan bagi UMKM lebih tepat sasaran.