DPR Minta Kemlu Verifikasi Dugaan 8 WNI Direkrut Jadi Tentara Rusia

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, meminta publik menunggu hasil verifikasi Kementerian Luar Negeri terkait dugaan delapan WNI yang direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Selasa, 1 September 2026, saat DPR meminta kepastian identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, dan bentuk keterlibatan.

Kemlu lakukan penelusuran dan koordinasi

Dave menyatakan pemerintah melalui Kemlu RI masih menelusuri kasus ini lewat perwakilan RI di Rusia dan berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait. Tujuannya ialah memastikan kebenaran dokumen dan jalur perekrutan yang digunakan.

Menurut Dave, verifikasi perlu untuk mengetahui apakah perekrutan itu sah, melibatkan unsur penipuan, atau jaringan eksploitasi yang memanfaatkan warga negara.

"Informasi mengenai dugaan delapan WNI yang direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia tentu perlu menjadi perhatian bersama. Perlu berhati-hati dan tidak mengambil kesimpulan sebelum identitas, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan mereka benar-benar terverifikasi," ujar Dave Laksono.

Apa yang diklaim pihak luar

Informasi dugaan perekrutan pertama kali disampaikan oleh badan intelijen Ukraina lewat pernyataan resmi. Dalam keterangannya mereka menampilkan dokumen yang disebut terkait dengan WNI tersebut.

"Janji berupa bayaran tinggi, tugas non-tempur, percepatan kewarganegaraan Rusia, dan tunjangan sosial menarik minat orang-orang," tulis pihak intelijen Ukraina.

Perlu dicatat bahwa klaim ini masih dalam proses konfirmasi oleh pihak berwenang Indonesia.

Risiko tawaran pekerjaan dan perlindungan WNI

Dave menyoroti kemungkinan tawaran pekerjaan dengan janji penghasilan tinggi dimanfaatkan untuk merekrut tanpa menjelaskan risiko. Ia mengingatkan agar WNI yang menerima tawaran di kawasan konflik berhati-hati dan mendapat informasi memadai sebelum mengambil keputusan.

• Pastikan identitas pemberi kerja dan mekanisme perekrutan.
• Tanyakan hak, tanggung jawab, serta potensi risiko keamanan.
• Laporkan jika ada indikasi penipuan atau eksploitasi kepada otoritas terkait.

Respons Kemlu dan langkah selanjutnya

Juru Bicara I Kemlu menyatakan verifikasi sedang berjalan melalui perwakilan RI di Rusia serta koordinasi antarkementerian untuk memastikan informasi mengenai identitas dan bentuk keterlibatan individu yang disebut.

"Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut," kata Juru Bicara Kemlu.

Dave meminta agar penanganan kasus ini melibatkan penegakan hukum bila ditemukan unsur penipuan, eksploitasi, atau jaringan perekrutan. Ia menekankan perlindungan WNI dan upaya pencegahan harus jadi prioritas.

Komisi I DPR berharap hasil verifikasi Kemlu segera dipublikasikan sehingga gambaran situasi menjadi jelas dan tindakan pencegahan dapat diperkuat agar kasus serupa tidak terulang.