Kemnaker Perkuat Vokasi dan Terapkan Green Office untuk Birokrasi Berkelanjutan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat pendidikan vokasi dan menerapkan konsep green office untuk mendukung birokrasi yang produktif, modern, dan berkelanjutan. Kebijakan ini diumumkan Menaker Yassierli pada Senin, 27 Juli 2026, sebagai upaya menyelaraskan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri serta mengurangi dampak lingkungan dalam pengelolaan kantor.
Penguatan vokasi untuk kecocokan kompetensi
Menurut Menaker, penguatan vokasi dilakukan lewat program-program strategis yang dirancang agar dekat dengan dunia usaha dan industri. Tujuannya mengurangi ketidaksesuaian kompetensi atau mismatch antara pencari kerja dan kebutuhan perusahaan.
Program vokasi menyediakan pengalaman kerja, sertifikat kompetensi, dan fasilitas uang saku bagi peserta. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan daya serap tenaga kerja dan kesiapan lulusan memasuki pasar kerja.
"Program ini dirancang untuk mendekatkan pencari kerja dengan industri sehingga dapat meminimalkan ketidaksesuaian kompetensi (mismatch). Peserta tidak hanya memperoleh pengalaman kerja dan sertifikat kompetensi, tetapi juga mendapatkan uang saku selama mengikuti program," kata Yassierli, Senin, 27 Juli 2026.
Target dan cakupan program
Kemnaker menargetkan cakupan peserta besar pada 2026. Salah satu skema andalan adalah Program Magang Nasional (MagangHub) dengan target 150.000 peserta pada tahun tersebut. Program ini juga mendapat perhatian mitra internasional sebagai praktik baik pengembangan SDM.
Selain MagangHub, kementerian menargetkan 270.000 peserta mengikuti Program Pelatihan Vokasi Nasional sepanjang 2026. Pelaksanaan diklaim akan transparent dan inklusif.
Akses inklusif bagi kelompok rentan
Pelaksanaan program vokasi mencakup akses bagi penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Langkah ini bagian dari upaya memastikan pemerataan kesempatan pelatihan dan kerja di seluruh wilayah.
Green office dan tata kelola berkelanjutan
Di sisi birokrasi, Kemnaker mendorong transformasi melalui konsep green office. Langkah nyata meliputi efisiensi energi, pengurangan plastik sekali pakai, dan pemanfaatan energi terbarukan berupa pemasangan panel surya di fasilitas kantor.
Penerapan green office juga didukung oleh penyusunan laporan keberlanjutan atau sustainability report, sebagai bagian dari penguatan tata kelola yang akuntabel dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
"Transformasi ketenagakerjaan harus berjalan seiring dengan transformasi birokrasi. Karena itu, kami ingin membangun ekosistem kerja yang tidak hanya produktif dan adaptif terhadap perubahan, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan," ujar Yassierli.
Implikasi ke depan
Penguatan vokasi dipadukan dengan reformasi birokrasi hijau berpotensi memperbaiki kualitas tenaga kerja dan menurunkan jejak lingkungan operasi pemerintahan. Keberhasilan program akan bergantung pada implementasi teknis, kolaborasi dengan industri, dan monitoring yang konsisten.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...