Nasional

Kemenhub Perkuat Mitigasi Transportasi Hadapi Karhutla

Bagikan:
Ilustrasi asap kebakaran hutan yang memengaruhi kondisi transportasi di berbagai moda

Kementerian Perhubungan mengeluarkan instruksi peningkatan kewaspadaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk menjaga keselamatan dan kelancaran operasional transportasi. Instruksi tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE-MHB 4 TAHUN 2026 yang disampaikan pada Jumat, 4 September 2026, di Jakarta.

Tujuan dan pesan utama

Instruksi itu dimaksudkan untuk memastikan keselamatan dan keamanan transportasi tetap terjaga saat karhutla berlangsung. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta seluruh jajaran bergerak cepat dan responsif untuk memitigasi dampak asap dan menurunnya jarak pandang.

"Karhutla dapat menurunkan jarak pandang dan mengganggu kualitas udara. Karena itu, seluruh jajaran Kemenhub harus mewaspadai serta memitigasi risikonya,"

Langkah mitigasi lintas moda

Surat edaran mengatur langkah konkret di semua moda transportasi: darat, rel, laut, sungai, dan udara. Kebijakan dirancang untuk mengurangi gangguan operasional dan risiko kecelakaan akibat asap.

Sektor darat dan kereta api

Untuk moda darat dan kereta api, Kemenhub meminta pengelolaan vegetasi di sepanjang ruas jalan dan jalur rel. Kendaraan besar diminta menyesuaikan kecepatan saat melintasi zona terdampak asap agar keselamatan terjaga.

  • Menyiapkan rute alternatif bila jalur arteri terisolasi.
  • Memasang Variable Message Sign untuk memperingatkan pengendara tentang sebaran asap.
  • Menurunkan kecepatan bus, truk, dan kereta di zona berasap.

Sektor laut dan sungai

Kapal yang melintas area berkabut asap diwajibkan mengaktifkan radar dan Automatic Identification System (AIS). Awak kapal juga diminta membunyikan suling kabut secara berkala dan menyalakan lampu navigasi berintensitas tinggi.

Kemenhub menginstruksikan penghentian sementara pelayaran jika jarak pandang berada di bawah ambang batas keselamatan.

Sektor udara

Operator bandara diminta memantau batas minimum operasional jarak pandang berdasarkan data BMKG. Maskapai diminta menyiapkan rencana penundaan, pengalihan, atau pembatalan penerbangan sesuai kondisi aktual.

  • Meningkatkan patroli perimeter bandara.
  • Memanfaatkan informasi cuaca penerbangan terkini sebelum pesawat beroperasi.

Koordinasi data dan pengawasan

Untuk memperbarui informasi, Kemenhub meminta integrasi data hotspot dari Kementerian Kehutanan ke pusat kendali transportasi. Koordinasi juga harus melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, AirNav Indonesia, BMKG, dan Satgas Karhutla.

"Saya minta seluruh jajaran bergerak cepat dan responsif menghadapi dampak karhutla. Kesiapsiagaan sejak dini penting untuk meminimalisasi gangguan layanan transportasi,"

Imbauan kepada publik

Kemenhub meminta peningkatan pengawasan akses orang, barang, dan kendaraan di fasilitas transportasi terdampak. Masyarakat sekitar diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar dan mengikuti informasi resmi pemerintah.

Dengan kebijakan ini, Kemenhub berharap gangguan layanan transportasi akibat karhutla dapat diminimalkan dan keselamatan publik tetap menjadi prioritas selama musim kebakaran hutan dan lahan.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait