KemenHAM Dorong ASN Kuasai Analisis HAM pada Produk Hukum Daerah
Kementerian Hak Asasi Manusia mendorong peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menganalisis aspek hak asasi manusia pada produk hukum daerah. Pernyataan itu disampaikan PLT Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan, Sofia Alatas, saat membuka kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) di Jakarta Pusat, Senin, 20 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian HAM dengan tujuan memperkaya keterampilan teknis analisis HAM.
Tujuan dan urgensi Bimtek
Bimtek dirancang untuk menjawab keluhan bahwa banyak aparatur belum memahami cara melakukan analisis hak asasi manusia secara tepat. Menurut Sofia, peningkatan target kompetensi menjadi alasan utama pemerintah menyelenggarakan pelatihan ini. Kegiatan bertujuan agar ASN dapat menilai substansi regulasi daerah dari perspektif HAM sebelum regulasi diundangkan.
Materi dan pendekatan pembelajaran
Materi Bimtek disusun secara bertahap, mulai dari pemahaman dasar hak asasi manusia hingga teknik analisis produk hukum daerah. Pendekatan bertingkat tersebut dimaksudkan agar peserta memahami konsep dasar terlebih dulu, lalu menerapkannya pada kajian substansi regulasi.
Sofia menegaskan bahwa rancangan materi memberikan kerangka kerja analisis yang komprehensif. Ia menjelaskan alur pelatihan akan mengerucut dari prinsip HAM umum ke aspek-aspek substansi tertentu yang perlu diperiksa dalam produk hukum daerah.
Kolaborasi lintas kementerian
Salah satu poin penting yang diangkat adalah perlunya kerja sama antara Kementerian HAM dan Kementerian Hukum. Menurut Sofia, penyusunan regulasi mengandung dua perspektif yang harus berjalan beriringan: aspek perancangan dan aspek perlindungan HAM.
“Bapak dan Ibu tetap harus bekerja sama dengan Kementerian Hukum karena mereka dari aspek perancangannya, sedangkan Bapak dan Ibu dari aspek HAM. Keduanya harus sejalan, tidak bisa kita hanya melihat dari aspek hak asasi manusia tanpa memperhatikan aspek perancangan,”
Dampak yang diharapkan
Sofia menilai bahwa keseimbangan antara teknik perancangan regulasi dan substansi HAM menjadi faktor kunci untuk menghasilkan kebijakan yang diterima masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pengabaian substansi HAM sering memicu protes publik terhadap kebijakan.
“Target ke depan meningkat sehingga Bimtek ini membekali peserta agar mampu menganalisis produk hukum daerah secara tepat. Kami tidak ingin lagi ada keluhan aparatur belum memahami cara melakukan analisis hak asasi manusia,”
Penutup: prospek dan implikasi
Dengan penguatan kapasitas ASN melalui Bimtek ini, KemenHAM berharap kualitas regulasi daerah meningkat dan hak-hak masyarakat terlindungi lebih baik. Ke depan, kolaborasi teknis antara instansi pengarah kebijakan dan pengawal HAM dipandang penting untuk mencegah kebijakan yang hanya fokus pada aspek perancangan tanpa memerhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...