Fahira: Kemandirian Daerah Kunci Wujudkan Indonesia Berdaulat

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, menyatakan kemandirian daerah merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pernyataan itu disampaikan pada momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Senin, 17 Agustus 2026. Fahira menekankan perlunya penguatan kapasitas daerah agar potensi lokal dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Singkatnya: apa yang dikatakan Fahira

Menurut Fahira, kemandirian daerah bukan berarti lepas tangan dari pemerintah pusat. Sebaliknya, daerah perlu memiliki kapasitas fiskal, kelembagaan, sumber daya manusia, data, inovasi, dan ruang kebijakan yang memadai. Pemerintah pusat tetap berperan menjaga standar pelayanan nasional dan memberikan afirmasi bagi daerah tertinggal.

"Selamat HUT ke-81 Republik Indonesia. Kemandirian daerah adalah salah satu kunci Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Negara akan kuat ketika daerahnya kuat, rakyatnya berdaya, pelayanan publiknya merata, dan kekayaan lokalnya benar-benar menjadi sumber kesejahteraan masyarakat," ujar Fahira.

Enam alasan kemandirian daerah penting

1. Kedaulatan nasional

   Fahira menyatakan kedaulatan harus dirasakan hingga desa, pulau terluar, dan wilayah perbatasan melalui pelayanan publik, konektivitas, dan aktivitas ekonomi.

2. Keadilan pembangunan

   Setiap daerah memiliki karakter dan kebutuhan berbeda. Daerah yang berkapasitas dapat merancang kebijakan sesuai kondisi lokal, dari pendidikan sampai pekerjaan.

3. Kemandirian fiskal

   Kemandirian fiskal menentukan kemampuan daerah melayani warganya. Transfer ke Daerah tetap penting, namun harus lebih adil, transparan, dan berbasis kebutuhan. Pada saat yang sama, daerah perlu memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan aset, BUMD, digitalisasi perpajakan, dan investasi.

4. Kemandirian ekonomi

   Daerah harus mengolah potensi lokal—pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif—menjadi nilai tambah dan lapangan kerja. Penguatan UMKM, koperasi, BUMD, dan hilirisasi menjadi kunci.

5. Ketahanan nasional

   Ketahanan pangan, energi, air, kesehatan, dan kebencanaan bergantung pada kapasitas daerah untuk mendeteksi risiko dan merespons cepat.

6. Demokrasi dan akuntabilitas

   Karena paling dekat dengan warga, pemerintah daerah harus menyerap aspirasi publik, membuka partisipasi, dan mendorong inovasi pelayanan.

Peran pusat-daerah dan langkah konkret

Fahira menegaskan dua agenda harus berjalan bersamaan: transfer pusat yang adil dan berkualitas serta upaya daerah memperbesar pendapatan sendiri dan membelanjakannya secara produktif. Ia mendorong digitalisasi administrasi perpajakan dan pengelolaan aset daerah sebagai langkah awal memperkuat PAD.

"Kemandirian fiskal bukan berarti transfer dari pusat dihentikan. Dua agenda harus berjalan bersama yakni transfer yang adil dan berkualitas serta kemampuan daerah memperbesar pendapatan dan membelanjakannya secara lebih produktif," kata Fahira.

Peran DPD RI

Fahira memastikan DPD RI akan terus berperan sebagai jembatan antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional. Fokus pengawalan meliputi hubungan keuangan pusat-daerah, pelayanan dasar, pembangunan wilayah kepulauan, dan pengelolaan sumber daya demi pemerataan ekonomi.

Dengan memperkuat kapasitas fiskal, kelembagaan, dan inovasi di tingkat daerah, diharapkan kesempatan yang sama bagi rakyat di seluruh wilayah untuk menikmati hasil pembangunan dapat tercapai.