Kemenhut Kejar Aliran Uang di Perdagangan Satwa Liar Ilegal
Kementerian Kehutanan memperbarui strategi penegakan hukum untuk membongkar perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal dengan membidik aliran uang dan aktor di balik jaringan. Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, pada 8 Agustus 2026 saat menjelaskan perlunya pendekatan lintas sektoral untuk menumpas kejahatan yang kini berkarakter terorganisasi dan lintas wilayah.
Mengapa fokus ke aliran uang?
Dwi mengatakan pola kejahatan telah bergeser sehingga penindakan yang hanya menghukum pelaku lapangan dianggap tidak cukup. Penindakan perlu membongkar struktur ekonomi yang memberi insentif bisnis ilegal agar kejahatan tidak berulang.
"Pendekatan multidoor menjadi semakin penting. Berbagai instrumen hukum yang tersedia perlu dimanfaatkan secara optimal,"
Ia menekankan pentingnya asset recovery untuk memutus aliran keuntungan dan peran sains forensik dalam membangun pembuktian yang presisi.
"Penegakan hukum yang efektif tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dipidana. Melainkan dari kemampuan negara membangun pembuktian presisi berbasis ilmiah dan menghilangkan motivasi ekonomi kejahatan tersebut,"
Langkah konkret: Satgas dan penelusuran aset
Dalam forum yang diselenggarakan Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan bersama program LEVERAGE, dirumuskan empat langkah strategis untuk memperkuat penanganan TSL ilegal. Salah satu langkah yang ditegaskan adalah mendorong pembentukan Satgas Penegakan Hukum Terpadu untuk kasus berisiko tinggi dan berskala besar.
- Pembentukan Satgas Penegakan Hukum Terpadu;
- Penelusuran aset dan pengungkapan dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang);
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan wadah komunikasi PPNS;
- Penyusunan kajian tantangan penyidikan sebagai acuan penindakan.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menegaskan bahwa penelusuran aset dan pengusutan TPPU menjadi bagian penting dalam membongkar jaringan yang lebih luas.
"Keterpaduan ini harus diwujudkan melalui peningkatan kapasitas SDM yang berkelanjutan, penguatan wadah komunikasi PPNS. Hingga pembentukan Tim Satgas Khusus penanganan TPPU dan penelusuran aset,"
Dukungan kajian dan prospek penindakan
Kemenhut bersama LEVERAGE akan menerbitkan kajian tentang tantangan penyidikan tindak pidana perdagangan TSL ilegal. Kajian ini direncanakan menjadi rujukan bersama untuk memperkuat strategi penindakan dan memutus rantai ekonomi di balik perdagangan satwa liar ilegal.
Dengan menggabungkan instrumen hukum kehutanan, perpajakan, kepabeanan, tindak pidana korupsi, dan sektor jasa keuangan, Kementerian berharap selain menangkap pelaku, negara mampu meniadakan motif ekonomi yang mendorong perdagangan ilegal tersebut.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...