Menteri Jumhur: Warga Lokal Jadi Penerima Utama Manfaat Karbon
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayatkeadilan iklim dalam regulasi dan penilaian lingkungan.
Keadilan iklim sebagai indikator AMDAL
Jumhur menyatakan bahwa masyarakat yang terdampak proyek berbasis karbon harus menjadi pihak yang paling diuntungkan. Ia menekankan bahwa aspek sosial dan peningkatan kesejahteraan harus masuk dalam kajian AMDAL ke depan.
"Pastikan mereka yang didatangi oleh investor di daerah itu punya kemakmuran yang berlipat-lipat, bukan kemakmuran yang justru menurun. Ini yang nggak boleh,"
Menurutnya, indikator terkait distribusi manfaat akan menjadi bagian penting dalam penilaian AMDAL. Tujuannya adalah mencegah terjadinya ketimpangan sosial akibat investasi berbasis karbon.
Penguatan regulasi lingkungan
Pemerintah sedang menyusun penguatan aturan lingkungan hidup. Opsi yang dibahas antara lain membuat aturan terpisah atau menambah bab baru dalam undang-undang lingkungan hidup yang sudah ada.
"Kita sekarang sedang menyusun, kemungkinan terpisah, kemungkinan juga digabung dengan undang-undang lingkungan hidup yang sudah ada. Itu ditambahkan satu bab penting, atau mungkin beberapa bab, bagian tentang keadilan iklim,"
Penambahan bab tentang keadilan iklim diharapkan memuat ketentuan teknis agar pemeriksaan lingkungan tidak hanya menilai dampak fisik, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi bagi komunitas lokal.
Pernyataan pejabat perencanaan
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy. Ia menekankan bahwa masalah lingkungan harus menjadi perhatian lintas generasi.
"Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup 3 saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah,"
Rachmat merangkum tiga fokus pendekatan lingkungan secara ringkas:
- Memulihkan kesehatan tanah
- Membersihkan sungai
- Menjernihkan laut dari sampah
Langkah-langkah tersebut dipandang penting untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan, termasuk perdagangan karbon, berjalan sejalan dengan upaya pemulihan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, penggabungan prinsip keadilan iklim ke dalam AMDAL dan regulasi diharapkan memperkuat perlindungan bagi komunitas terdampak sekaligus menjamin manfaat ekonomi yang lebih merata dari investasi berbasis karbon.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...