Pelemahan Rupiah Jadi Momentum Evaluasi Kebijakan Ekonomi

Presiden Aspek Indonesia, Muhammad Rusdi, menilai pelemahan rupiah harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi nasional termasuk fiskal, moneter, dan ketenagakerjaan. Pernyataan itu disampaikan dalam dialog bersama Pro3 RRI pada Sabtu, 6 Juni 2026.

Evaluasi kebijakan secara menyeluruh

Rusdi meminta agar semua kebijakan ekonomi dikaji ulang untuk menghindari langkah yang keliru. Ia menekankan evaluasi tidak hanya pada satu ranah, melainkan meliputi kebijakan fiskal, moneter, dan ketenagakerjaan.

"Momentum rupiah makin melemah, ini momentum untuk mengevaluasi seluruh kebijakan ekonomi kita. Baik fiskal, moneter, maupun juga kebijakan perburuhannya, agar jangan salah langkah," — Muhammad Rusdi, Presiden Aspek Indonesia.

Menurut Rusdi, evaluasi harus terukur dan terintegrasi. Langkah ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak ekonomi yang berpotensi menimbulkan masalah lebih luas jika tidak cepat ditangani.

Sektor yang paling terdampak dan yang diuntungkan

Ia menjelaskan dampak pelemahan rupiah tidak merata antar sektor. Beberapa industri justru mendapat keuntungan dari penguatan dolar AS.

• Sektor paling terdampak: industri yang bergantung pada bahan baku impor, seperti industri kimia, serta perusahaan yang menghadapi biaya gas industri tinggi.
• Sektor yang diuntungkan: komoditas ekspor seperti nikel, batu bara, dan crude palm oil (CPO), yang cenderung mendapat keuntungan dari pelemahan nilai tukar.

"Ini berdampak negatif, karena memang bagi sebagian industri, seperti industri kimia yang mereka basisnya adalah menggunakan bahan-bahan impor. Selain itu, juga dengan harga gas industri yang masih relatif mahal, ini tentunya ada dampak," ujarnya.

"Nah, satu sisi juga bagi ekspor komoditas justru ini menguntungkan, seperti komoditas nikel, batu bara, dan juga CPO. Ini tentunya mereka sedang tenang," tambah Rusdi.

Rekomendasi: pemetaan dan dukungan untuk dunia usaha

Rusdi menyarankan pemerintah melakukan pemetaan sektor usaha yang paling tertekan akibat pelemahan nilai tukar. Tujuannya agar intervensi kebijakan tepat sasaran dan tidak memperparah kondisi tenaga kerja.

"Tinggal bagaimana pemerintah inisiatif memetakan perusahaan-perusahaan yang memang berdampak negatif, kemudian dibackup," katanya.

Dengan pemetaan dan dukungan kebijakan, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara sektor yang diuntungkan dan dirugikan oleh perubahan nilai tukar.

Implikasi ke depan

Langkah evaluasi dan intervensi yang cepat dinilai penting untuk mencegah tekanan ekonomi berkembang menjadi masalah besar dalam ketenagakerjaan. Rusdi mengingatkan bahwa kebijakan yang tepat dan terukur akan membantu meminimalkan risiko pengurangan tenaga kerja dan menjaga stabilitas sektor usaha.

Dengan pendekatan yang terkoordinasi, diharapkan dampak negatif pelemahan rupiah dapat dikendalikan sambil memanfaatkan peluang bagi sektor ekspor.