Prabowo Soroti 95% Kapal Pengiriman Berbendera Asing
Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya penggunaan kapal berbendera asing dalam pengiriman barang di Indonesia dan meminta percepatan pengembangan industri galangan kapal domestik. Pernyataan itu disampaikan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.
Tingginya kapal berbendera asing
CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan data yang menjadi perhatian presiden. Menurut laporan yang diterima, sekitar 95% kapal pengiriman barang di Indonesia beroperasi dengan bendera asing.
"Itu yang dilaporkan, dan juga bicara bagaimana pengembangan dari armada kita. Sekarang dilihat oleh Bapak Presiden, pengiriman barang-barang itu 95% berbendera asing,"
Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mencari cara agar lebih banyak kapal yang bisa berbendera Indonesia. Fokusnya bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas pembuatan kapal.
Dorongan perkuat industri galangan
Presiden meminta rencana pengembangan galangan kapal dipercepat agar Indonesia tidak bergantung pada armada asing. Pemerintah menilai kemampuan pembuatan kapal di dalam negeri sudah ada, baik di BUMN maupun swasta.
"Kita ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan. Pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional,"
Rencana peningkatan meliputi kemampuan teknis, kapasitas produksi, dan sertifikasi internasional agar kapal produksi domestik dapat bersaing di pasar global.
Peran perguruan tinggi dan riset
Sebagai langkah pelengkap, Presiden meminta keterlibatan kampus untuk mendukung pengembangan industri perkapalan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan peran akademisi dalam upaya ini.
"Kita perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita. Bersama PAL, riset-riset, kajian-kajian, guru besar-guru besar yang terkait bidang perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja,"
Kontribusi perguruan tinggi yang diminta meliputi:
- Riset teknologi perkapalan
- Inovasi desain dan material kapal
- Pengembangan sumber daya manusia terampil
Langkah ke depan
Permintaan presiden menandai pergeseran kebijakan menuju kemandirian industri maritim. Pemerintah kini perlu merinci rencana investasi, kolaborasi BUMN-swasta, dan program riset supaya target pengurangan ketergantungan kapal asing dapat tercapai.
Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan persentase kapal berbendera Indonesia, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas industri nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...