Kantin dan CSR Jadi Alternatif Perluasan MBG ke Daerah 3T
Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini disampaikan Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
Strategi pemanfaatan kantin sekolah
Nanik menjelaskan salah satu langkah strategis adalah memanfaatkan kantin sekolah sebagai bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini ditujukan untuk menjangkau wilayah kecil atau terpencil yang tidak memungkinkan pembangunan dapur SPPG baru.
Menurut Nanik, dari peninjauan lapangan ada sekolah di sebuah pulau yang muridnya hanya 119 orang, sehingga pendirian dapur resmi tidak efisien. Di lokasi itu, kantin yang sudah ada dapat difungsikan untuk menyediakan MBG.
"Saya pernah ke suatu pulau, muridnya hanya 119, kan gak mungkin juga didirikan dapur (SPPG). Tapi disitu ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan, jadi kantin ini salah satu alternatif,"
Peran perusahaan melalui program CSR
Selain kantin sekolah, BGN juga menilai dapur umum yang didirikan perusahaan besar di daerah 3T dapat menjadi alternatif. Nanik mengatakan perusahaan yang menanamkan investasi di wilayah tersebut umumnya bisa dilibatkan melalui program corporate social responsibility (CSR).
"Atau mungkin juga kalo di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya beri investasi, masa sih bikin dapur untuk masyarakat di situ gak mau. Kan gak mahal juga, jadi mereka kan juga punya CSR,"
Tujuan pengurangan beban APBN dan langkah lanjutan
BGN menilai opsi-opsi ini dapat membantu mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan MBG. Meski demikian, Nanik menyampaikan perlu ada pendalaman dan mekanisme kerja sama lebih lanjut sebelum langkah itu diimplementasikan.
"Ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN (mencoba). Jadi ada alternatif-alternatif, tidak harus bangun dapur baru di 3T,"
Implikasi dan langkah berikutnya
Upaya memanfaatkan kantin sekolah dan dapur perusahaan membuka peluang percepatan jangkauan MBG ke daerah 3T tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur baru. Ke depan, BGN perlu menyusun pedoman teknis, standar gizi, serta skema kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta agar pelaksanaan berjalan aman dan berkelanjutan.
Program ini juga menjadi bagian dari prioritas nasional yang diharapkan dapat menurunkan risiko malnutrisi pada anak di wilayah terluar dan terpencil. Implementasi praktis serta mekanisme pendanaan akan diperdalam sebelum diterapkan lebih luas.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...