Kantin dan CSR Jadi Alternatif Perluasan MBG ke Daerah 3T
Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini disampaikan Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
Strategi pemanfaatan kantin sekolah
Nanik menjelaskan salah satu langkah strategis adalah memanfaatkan kantin sekolah sebagai bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini ditujukan untuk menjangkau wilayah kecil atau terpencil yang tidak memungkinkan pembangunan dapur SPPG baru.
Menurut Nanik, dari peninjauan lapangan ada sekolah di sebuah pulau yang muridnya hanya 119 orang, sehingga pendirian dapur resmi tidak efisien. Di lokasi itu, kantin yang sudah ada dapat difungsikan untuk menyediakan MBG.
"Saya pernah ke suatu pulau, muridnya hanya 119, kan gak mungkin juga didirikan dapur (SPPG). Tapi disitu ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan, jadi kantin ini salah satu alternatif,"
Peran perusahaan melalui program CSR
Selain kantin sekolah, BGN juga menilai dapur umum yang didirikan perusahaan besar di daerah 3T dapat menjadi alternatif. Nanik mengatakan perusahaan yang menanamkan investasi di wilayah tersebut umumnya bisa dilibatkan melalui program corporate social responsibility (CSR).
"Atau mungkin juga kalo di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya beri investasi, masa sih bikin dapur untuk masyarakat di situ gak mau. Kan gak mahal juga, jadi mereka kan juga punya CSR,"
Tujuan pengurangan beban APBN dan langkah lanjutan
BGN menilai opsi-opsi ini dapat membantu mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan MBG. Meski demikian, Nanik menyampaikan perlu ada pendalaman dan mekanisme kerja sama lebih lanjut sebelum langkah itu diimplementasikan.
"Ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN (mencoba). Jadi ada alternatif-alternatif, tidak harus bangun dapur baru di 3T,"
Implikasi dan langkah berikutnya
Upaya memanfaatkan kantin sekolah dan dapur perusahaan membuka peluang percepatan jangkauan MBG ke daerah 3T tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur baru. Ke depan, BGN perlu menyusun pedoman teknis, standar gizi, serta skema kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta agar pelaksanaan berjalan aman dan berkelanjutan.
Program ini juga menjadi bagian dari prioritas nasional yang diharapkan dapat menurunkan risiko malnutrisi pada anak di wilayah terluar dan terpencil. Implementasi praktis serta mekanisme pendanaan akan diperdalam sebelum diterapkan lebih luas.
Berita Terkait
Prabowo Lantik Pimpinan BGN dan Penasihat Said Iqbal
Presiden Prabowo melantik pimpinan BGN dan Said Iqbal sebagai Penasihat Ketenagakerjaan pada 8 Juni 2026 di...
Pemerintah Pulihkan 9.931 Hektare Sawah di Sumatra
Pemerintah merehabilitasi 9.931 hektare sawah di Sumatra dengan dukungan anggaran dan rencana induk untuk me...
Menekraf Dorong Industri Imersif Lokal Jadi Destinasi Ekonomi
Menekraf kunjungi Wonderlab (8 Juni 2026) dan dorong industri imersif lokal jadi sumber ekonomi serta manfaa...
Said Iqbal Jadi Penasihat Presiden, Buruh Tetap Bisa Demo
Said Iqbal dilantik Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan memastikan buruh tetap boleh demo a...
BGN Evaluasi 27.877 Dapur SPPG, Pendaftaran Baru Dihentikan
BGN akan evaluasi 27.877 dapur SPPG dan menghentikan sementara pendaftaran baru untuk menata distribusi laya...
Usai Dilantik, Nanik Pastikan Efisiensi Anggaran dan Perluasan MBG
Usai dilantik, Nanik pastikan efisiensi anggaran MBG dan perluasan jangkauan ke wilayah 3T melalui peran wak...