Komisi IV Minta Pengawasan Ketat Program Kampung Nelayan

Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun cold storage dalam Program Kampung Nelayan. Pernyataan itu disampaikan saat ia meminta proyek ini dikawal ketat dari hulu sampai hilir agar transparan dan tidak terjadi penyimpangan, Jakarta, 21 Mei 2026.

Permintaan pengawasan dari hulu ke hilir

Usman menilai pembangunan gudang pendingin merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, menurutnya, ekspansi fasilitas harus diawasi supaya tidak menjadi celah korupsi atau salah sasaran.

"Kami berharap program ini segera dijalankan di seluruh pelosok Indonesia. Namun, kami juga meminta agar proses pembangunannya diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyimpangan,"

Masalah kualitas dan daya simpan hasil tangkapan

Usman mengungkap masalah klasik yang dihadapi nelayan: turunnya kualitas dan harga jual ikan karena minimnya alat pengawetan setelah melaut. Tanpa ruang pendingin yang memadai, hasil tangkapan cepat rusak sehingga pendapatan nelayan tergerus.

"Bayangkan saja, para nelayan sudah melaut dengan susah payah untuk mendapatkan ikan, tetapi hasil tangkapannya tidak bisa bertahan lama. Karena tidak memiliki ruang pendingin yang memadai,"

Data ketersediaan cold storage

Menurut data nasional yang dikemukakan Usman, kepemilikan fasilitas pendingin masih didominasi sektor swasta. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan perluasan fasilitas milik pemerintah.

Respons presiden dan rencana desa nelayan

Sebelumnya Presiden Prabowo menyampaikan rencana membangun 5.000 desa nelayan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Kita ingin petani kita tersenyum karena panen cerah. Kita ingin nelayan yang mempertaruhkan nyawa, yang menghasilkan protein, pergi ke laut dengan aman dan mendapatkan tangkapan,"

Presiden juga menyoroti tantangan logistik yang dihadapi nelayan, termasuk kesulitan memperoleh es batu dan bahan bakar yang memadai. Pemerintah berencana melakukan intervensi besar untuk mengatasi masalah ini.

Dampak dan langkah ke depan

Perluasan fasilitas pendingin dan pembangunan desa nelayan berpotensi meningkatkan nilai tambah hasil laut dan mengurangi kerugian pasca-panen. Namun keberhasilan program sangat bergantung pada pengawasan, transparansi, dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha.

Pengawasan dan pengelolaan yang baik akan menentukan efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.