Ratusan Warga Desak Pengaspalan Jalan Bandar Pulau

KISARAN — Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bandar Pulau (AMBP) menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Asahan, Senin (6/7). Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan pengaspalan total ruas jalan penghubung empat desa karena kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.

Tuntutan warga

Aksi ini digelar untuk menyampaikan sejumlah tuntutan konkret kepada Pemkab Asahan. Koordinator Aksi AMBP, Putra Manurung, menyoroti pentingnya perbaikan jalan demi keselamatan dan peningkatan ekonomi warga.

Rincian tuntutan yang disampaikan antara lain:

• Pengaspalan total pada ruas jalan penghubung empat desa;
• Alokasi APBD minimal untuk satu kilometer per tahun;
• Permintaan agar Dinas PUPR segera melakukan survei lapangan agar proyek masuk skala prioritas.

Desa yang menjadi fokus aspirasi warga adalah:

• Padang Pulo
• Gajah Sakti
• Buntu Maraja
• Gunung Berkat

Perbaikan jalan sangat dibutuhkan demi keselamatan masyarakat, meningkatkan perekonomian warga, serta mengakhiri ketertinggalan pembangunan yang telah dirasakan selama puluhan tahun.

- Putra Manurung, Koordinator Aksi

Respons pemerintah

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, didampingi Wakil Bupati dan Camat Bandar Pulau, menemui massa dan memberikan respon langsung di lokasi aksi. Ia menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang tertib dan kondusif.

Menurut Bupati, pembangunan infrastruktur jalan empat desa tersebut memang menjadi perhatian pemerintah. Namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah dan prioritas pembangunan lainnya.

Terima kasih atas kritik dan masukan yang membangun dari masyarakat Kecamatan Bandar Pulau. Aspirasi ini akan kami dengarkan dan, Insya Allah, akan kami tindak lanjuti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- Taufik Zainal Abidin, Bupati Asahan

Dampak dan tindak lanjut

Aksi ini menekankan dampak luas akibat jalan rusak, mulai dari risiko keselamatan hingga hambatan ekonomi. Warga berharap langkah cepat seperti survei teknis dan penetapan skala prioritas bisa mempercepat realisasi proyek.

Pemerintah daerah menyatakan akan mempertimbangkan aspirasi tersebut dalam penyusunan anggaran dan program kerja selanjutnya. Warga juga diimbau untuk terus mendukung program pemerintah demi terwujudnya pembangunan yang merata.

Dengan pertemuan langsung antara AMBP dan pemerintah daerah, proses koordinasi untuk langkah teknis selanjutnya—termasuk survei PUPR dan pembahasan alokasi APBD—diperkirakan akan segera dimulai.