Keberlanjutan Perkuat Daya Saing Komoditas lewat Platform IYB
Keberlanjutan menjadi faktor penentu akses pasar dan daya saing komoditas Indonesia, kata pejabat Bappenas dalam keterangan tertulis, Sabtu, 30 Mei 2026. Pemerintah mendorong penerapan Platform Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) untuk memperbaiki tata kelola di tingkat kabupaten dan provinsi.
Platform IYB dorong tata kelola berkelanjutan
Deputi Bidang Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menekankan transformasi berkelanjutan sebagai langkah penting dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Menurutnya, IYB bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan pada skala yurisdiksi.
Implementasi IYB diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan sistem produksi berkelanjutan di tingkat daerah. Pendekatan ini diterapkan pada kabupaten dan provinsi agar standar keberlanjutan terpenuhi sepanjang rantai nilai.
Kebutuhan pasar dan standar global
Leonardo menyatakan bahwa keberlanjutan kini menentukan akses pasar global. Komoditas harus memenuhi tuntutan standar internasional agar tetap kompetitif.
"Keberlanjutan kini menjadi faktor penting dalam pembangunan nasional. Termasuk meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar global,"
Dengan standar yang makin ketat, transparansi dan ketertelusuran menjadi syarat utama bagi eksportir dan pelaku rantai pasok.
Dukungan lintas sektor dan mitra internasional
Teguh menilai keberhasilan IYB membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, petani, asosiasi, dan pihak swasta harus bergerak bersama untuk implementasi yang efektif.
- Pemerintah daerah: penguatan kebijakan dan pengawasan berbasis yurisdiksi
- Petani dan asosiasi: adopsi praktik produksi berkelanjutan
- Swasta: investasi dan transparansi rantai pasok
"Implementasi IYB memperkuat kolaborasi dan transparansi. Instrumen ini juga mendukung sistem produksi berkelanjutan,"
Jarot Indarto, Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, menambahkan bahwa IYB memperkuat pemantauan berbasis yurisdiksi dan meningkatkan kualitas data yang diperlukan untuk pengambilan kebijakan.
Dukungan terhadap IYB juga datang dari mitra internasional. Perwakilan mitra pembangunan menilai platform ini selaras dengan standar keberlanjutan global.
"Keberlanjutan bukan lagi pilihan dalam perdagangan dunia. Transparansi dan ketertelusuran kini menjadi kebutuhan utama,"
Implikasi kebijakan dan langkah ke depan
Program IYB sejalan dengan arah pembangunan nasional jangka panjang dan mendukung target dalam RPJPN dan RPJMN. Keberlanjutan yang diukur dan dipantau secara yurisdiksi diharapkan memperkuat posisi Indonesia di pasar ekspor sekaligus menjaga sumber daya alam.
Ke depan, keberhasilan IYB akan bergantung pada konsistensi regulasi, alokasi sumber daya, dan komitmen para pemangku kepentingan untuk menerapkan praktik berkelanjutan di lapangan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...