Purbaya Perkuat Akurasi Bansos dan Subsidi lewat Integrasi Data
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah memperkuat ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi melalui pemutakhiran serta integrasi data penerima manfaat secara berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
Fokus pada kualitas data penerima manfaat
Purbaya menegaskan kualitas data menjadi fokus utama perbaikan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Menurutnya, upaya itu sejalan dengan pandangan beberapa fraksi DPR yang menyoroti kebutuhan peningkatan ketepatan program perlindungan sosial.
Langkah yang ditempuh bertujuan mengurangi tumpang tindih penerima dan meminimalkan kesalahan penyaluran. Dengan data yang lebih akurat, subsidi dan bansos diharapkan sampai ke masyarakat yang benar-benar berhak.
Langkah teknis yang dilakukan
Pemerintah telah menerapkan serangkaian langkah untuk meningkatkan akurasi penyaluran. Purbaya merinci upaya tersebut meliputi:
- pemutakhiran data penerima;
- pemadanan (matching) antar basis data;
- integrasi data sosial ekonomi secara berkala.
Menurut Purbaya, langkah-langkah ini dilaksanakan untuk memperkuat kualitas data penerima manfaat sehingga penyaluran program menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.
Dukungan parlemen dan harmonisasi regulasi
Purbaya menyampaikan apresiasi atas pandangan Fraksi PKS, PKB, dan Partai Demokrat yang menekankan ketepatan sasaran bansos. Ia juga menanggapi usulan Fraksi NasDem terkait harmonisasi regulasi penggunaan data.
"Pemerintah mengapresiasi pandangan Fraksi PKS, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Demokrat. Agar penyaluran bantuan sosial dan subsidi dijaga dan dipastikan ketepatan sasarannya,"
"Pemerintah juga sependapat dengan rekomendasi Fraksi Partai NasDem agar dilakukan harmonisasi dan penyelarasan regulasi. Yang mewajibkan seluruh instansi menggunakan DTSEN sebagai sumber rujukan tunggal,"
DTSEN sebagai rujukan terpadu
Pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai rujukan terpadu untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlindungan sosial. Penggunaan satu sumber data diharapkan meningkatkan konsistensi antarinstansi dan mempermudah proses verifikasi penerima.
Dengan mengintegrasikan data secara berkala dan mensinergikan regulasi, pemerintah berharap penyaluran bansos dan subsidi dapat lebih tepat manfaat serta mendukung kebijakan fiskal yang lebih efektif.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...